REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG - Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) merekomendasikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) didirikan di seluruh daerah. Ini dinilai penting guna mengoptimalisasi penyaluran dan pemerataan dana bergulir di seluruh kabupaten dan kota.
Mengingat dari 514 kabupaten/kota yang ada, hingga kini jumlah BLUD masih sangat sedikit yaitu baru terdapat 15 BLUD. Padahal, keberadaan BLUD sangat strategis untuk membantu pengembangan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan atau permodalan yang mudah dengan bunga rendah.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo bersama anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat menjadi pembicara dalam workshop mengenai akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM pada Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan di ICE BSD, Tangerang, Minggu (17/12). Turut hadir dalam acara tersebut para bupati dan wali kota serta anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta para kader PDI Perjuangan.
Menurut Braman Setyo, peran LPDB-KUMKM perlu dukungan di daerah mengingat hingga saat ini LPDB-KUMKM tidak diperbolehkan memiliki cabang, yaitu sesuai UU Nomor 39/2008 Tentang Kementerian Negara.
Saat ini tercatat jumlah Jamkrida baru ada di 18 Provinsi, dan BLUD baru pada 5 Provinsi, 6 Kabupaten dan 9 Kota.
"Ini solusi dan rekomendasi kami pada Rakornas PDIP, diharapkan kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota didorong untuk membentuk Jamkrida dan BLUD. Sehingga akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM bisa lebih cepat dan merata," kata Braman Setyo, melalui keterangan tertulis.
Terkait strategi pembiayaan dana bergulir ini, Braman Setyo juga menjelaskan, LPDB-KUMKM berencana menggunakan teknologi keuangan (Fintech) dalam menyalurkan langsung dana bergulir kepada pelaku UMKM.
Penerapan teknologi keuangan ini harus dilakukan mengikuti perkembangan zaman sehingga layanan bisa langsung diberikan kepada nasabah atau konsumen. "Kita belajar dari banyak pengalaman. Contohnya di Eropa, 45 perbankan tutup karena ditinggal nasabah," ujarnya.
Selain itu, penerapan teknologi tersebut dapat mengoptimalisasi dan efisiensi pelayanan terhadap mitra, LPDB akan memberikan akses dan pengembangan pada sistem-sistem berbasis financial technology.
Di samping itu, terkait alokasi 2018, Braman menjelaskan, LPDB menyiapkan dana sebesar Rp 1,2 triliun. Dari jumlah itu sebanyak Rp 480 miliar atau 40 persen dialokasikan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Rp 360 miliar atau 30 persen untuk UMKM termasuk diantaranya Rp 100 miliar untuk Wirausaha Pemula, Rp 120 miliar atau 10 persen untuk Koperasi Sektor Riil dan Rp 240 miliar bagi LKB/LKBB.
"Namun tentunya kita akan melakukan seleksi. Untuk menyaring mitra, maka Jamkrida dan Jamkrindo akan menganalisa kelayakan kredit mitra yang mengajukan dana begulir" katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika