Ahad 17 Dec 2017 23:53 WIB

Trump Sebut Aturan Pajak Baru AS Hadiah Natal Hebat

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Ani Nursalikah
Donald Trump
Foto: AP
Donald Trump

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump membela rencana revisi aturan pajak baru AS yang akan diusung Partai Republik ke Kongres pekan depan. Trump menyebut aturan baru ini akan jadi hadiah Natal hebat bagi kelas menengah AS.

 ''Ini akan jadi hadiah Natal terhebat bagi kelas menengah,'' kata Trump sebelum bertolak ke Camp David, Ahad (17/12).
 
Demokrat, kata Trump, cuma bisa bersuara tanpa tahu betul apa sebenarnya aturan ini. Trump sendiri bersikukuh, insentif pajak bagi korporasi ini akan mengundang invesatasi baru senilai empat triliun dolar AS bagi perusahaan-perusahaan di sana.
 
''Ini akan membawa uang masuk ke AS. Akan ada dana baru sekitar empat triliun dolar AS yang masuk. Uang itu terhambat di luar sana selama bertahun-tahun,'' kata Trump.
 
Revisi aturan ini akan memangkas pajak korporasi menjadi 21 persen dari 35 persen. Plus, berkurangnya pajak kelas menengah atas AS.
 
Di bawah kesepakatan Dewan Perwakilan dan Senat, pajak korporasi hanya akan satu persen lebih tinggi dari usulan sebelumnya sebesar 20 persen. Pengurangan pajak cukup besar ini memang sudah diincar korporasi sejak lama.
 
Rencana revisi aturan pajak ini sudah difinalisasi Republik setelah dua senator kubu ini, Marco Rubio dan Bob Corker, akhirnya setuju. Tambahan tiga suara lagi dari senator asal Partai Republik cukup untuk meloloskan aturan baru ini dengan sehingga Republik akan unggul 52:48 di Kongres.
 
Bila sukes di Kongres, revisi aturan pajak baru ini akan jadi kemengan utama Trump bersama Partai Republik setelah Trump berkantor di Gedung Putih pada Januari lalu.
 
Menjelang pengambilan keputusan akhir di Kongres pekan depan, Republik harus memastikan seluruh anggotanya satu suara melawan Demokrat. Demokrat sendiri menolak rencana pelonggaran pajak korporasi dan kelas menengah atas itu karena akana menyebabkan defisit APBN AS. Selama berbulan-bulan, Trump sudah menyebut revisi aturan pajak ini akan berpihak pada kelas menengah.
 
Namun, analisis independen menyatakan revisi aturan pajak ini akan secara tidak adil menguntungkan korporasi dan kelompok kaya.
 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement