Senin 11 Dec 2017 02:29 WIB

PBB Desak Agar 137 Anak Suriah Segera Dievakuasi

Rep: Farah Nabila/ Red: Endro Yuwanto
Anak-anak pengungsi bermain sepak bola di desa Jibreen selatan Aleppo, Suriah,
Foto: AP / Hassan Ammar
Anak-anak pengungsi bermain sepak bola di desa Jibreen selatan Aleppo, Suriah,

REPUBLIKA.CO.ID,  SURIAH -- Badan yang menaungi anak-anak dari organisasi PBB, UNICEF, telah meminta evakuasi segera sejumlah anak Suriah yang sakit dari daerah inti pemberontak di pinggiran Kota Damaskus.

UNICEF pada Ahad (10/12) dilansir Al-Jazeera, menyebut lima anak di Ghouta Timur dilaporkan meninggal dunia, sementara 137 lainnya memerlukan bantuan medis segera. Anak-anak yang berusia tujuh bulan sampai 17 tahun, tidak dapat mengakses pertolongan medis. Di antara mereka dalam kondisi gagal ginjal, malnutrisi berat, hingga luka yang diderita dari daerah konflik.

"Situasi semakin memburuk dari hari ke hari," kata Fran Equiza, perwakilan UNICEF di Suriah.

Equiza mengatakan, sistem kesehatan masyarakat melemah dan sekolah-sekolah telah ditutup hampir sebulan. Anak-anak yang sakit, kata dia, sangat membutuhkan evakuasi medis. Ribuan anak lainnya seperti tak diberi kesempatan untuk memiliki masa kecil yang normal dan damai.

Ghouta Timur, 15 km dari ibu kota Suriah, telah dikepung oleh pasukan pemerintah selama empat tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, pengepungan tersebut meningkat. UNICEF menyebut diperkirakan 400 ribu orang yang tinggal di sana hampir terputus dari bantuan kemanusiaan sejak 2013.

Hampir 12 persen anak balita di Ghouta Timur menderita malnutrisi akut. Angka tertinggi tercatat sejak awal konflik Suriah pada tahun 2011.

Dalam pernyataan pada Ahad (10/12), UNICEF mendesak seruannya mengenai akses kemanusiaan tanpa hambatan, tanpa syarat, dan berkelanjutan kepada anak-anak di Suriah. "Sekarang saatnya semua pihak melakukan hal yang benar dan menghentikan kekerasan," kata Equiza.

Sementara, perwakilan Pemerintah Suriah pun telah kembali setelah lebih dari sepekan berada di Kota Jenewa, Swiss. Di sana mereka melakukan perundingan terakhir yang disponsori PBB.

Perundingan itu difokuskan pada Resolusi Dewan Keamanan 2254 yang menyerukan sebuah pemerintahan transisi yang diikuti oleh pemilihan umum. Perundingan itu merupakan pertemuan untuk kedelapan kalinya dan dijadwalkanakan selesai pada 15 Desember 2017.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement