REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga mendekati akhir tahun 2017 rencana pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) belum jelas. Lokasi yang dikabarkan akan dibangun di Gresik pun hingga saat ini tidak diketahui lokasi pastinya.

Komisi VII DPR saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (5/12), menilai Freeport tidak memiliki niatan untuk membangun smelter. "Sampai saat ini ketika Komisi VII ke Gresik, Freeport tidak ada niat membangun smelter di Gresik. Karena sampai sekarang lokasi smelter di Gresik belum jelas tempatnya dimana," kata Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi VII DPR lainnya Tjatur Sapto Edy. Anggota DPR dari Fraksi PAN ini menilai Freeport sepertinya mengabaikan aturan yang disampaikan pemerintah untuk segera membangun smelter. "Jangan sampai pemerintah dipermainkan oleh Freeport soal janji membangun smelter ini," ujar Tjatur.

Sedangkan Anggota Komisi VII Muhammad Nasir menegaskan banyak pihak menilai pemerintah lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport termasuk dengan janji smelter ini. Ia khawatir kebijakan pemeri tah kepada Freeport yang sudah digembar-gemborkan ke masyarakat ternyata tidak pernah terealisasi. "Soal Freeport ini jangan jadi pembohongan publik," kata Nasir.

Walaupun tekanan kepada Freeport dilakukan pemerintah, namun sikap keistimewaan pemerintah kepada Freeport, menurutnya sangat terlihat. Salah satunya proses divestasi yang sulit dan pembangunan smelter yang tidak jelas.

Soal pembangunan smelter Freeport ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengakui hingga kini janji membangun smelter Freeport masih tertunda. Hal ini disebabkan negara berharap proses transisi divestasi atau keputusan kepemilikan 51 persen segera dipegang pemerintah.

"Dengan kepemilikan pemerintah 51 persen maka pemerintah bisa menentukan dengan segera Freeport membangun smelter," ungkap Jonan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika