REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia masih tergolong rendah. Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Resmi Sari mengatakan rata-rata pembiayaan UMKM oleh bank di Asia memiliki rasio 11,6 persen terhadap Gross Domestic Product (GDP) dan 18,7 persen terhadap total pembiayaan.
"Dibandingkan dengan negara peer di Asia, penyaluran kredit UMKM Indonesia baru sebesar 7,1 persen terhadap GDP sehingga masih tergolong rendah," katanya saat menjadi pembicara dalam Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Jakarta, Selasa (21/11).
Menurut Yunita, pembiayaan kepada UMKM masih belum menjadi target utama dalam penyaluran kredit perbankan di kebanyakan negara Asia, misalnya Kamboja, Malaysia, dan Indonesia, karena tingkat risiko yang tinggi. Bahkan, kata dia, non-performing loan (NPL) kredit UMKM Indonesia masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, seperti Thailand dan Kamboja.
"Oleh karena itu, perlu upaya khusus untuk mendorong intermediasi perbankan kepada UMKM," katanya.
Ia mengatakan kontribusi usaha terhadap PDB di Indonesia didominasi oleh UMKM yang mencapai 57,6 persen. Selain itu, kata dia, 99,9 persen unit bisnis merupakan UMKM dan menyerap lebih kurang 97 persen tenaga kerja Indonesia. Menurutnya, berbagai kajian menunjukkan bahwa permodalan menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, Yunita menjelaskan tentang pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia sebagai program pengendalian inflasi, yakni melalui pengembangan klaster berupa sekelompok UMKM yang beroperasi pada sektor/subsektor yang sama atau merupakan konsentrasi perusahaan yang saling berhubungan dari hulu ke hilir dan fokus pada komoditas penyumbang inflasi.
"Beberapa inovasi dari klaster lima komoditas penyumbang inflasi volatile food, yakni klaster bawang putih, klaster sapi, klaster bawang merah, klaster cabai merah, dan klaster padi," katanya.
Ia mengatakan BI telah mengembangkan 169 klaster yang meliputi 20 komoditas ketahanan pangan dan lainnya di 44 Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia. Menurut dia, klaster binaan BI memanfaatkan lahan seluas 6.298 hektare, menyerap 29.250 tenaga kerja, dan total pembiayaan sebesar Rp24,2 miliar.
"Sebagai upaya menumbuhkembangkan atau menciptakan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru secara berkelanjutan melalui optimalisasi sumber daya lokal, BI melakukan pengembangan UMKM unggulan dengan pendekatan ekonomi lokal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
