REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan meminta pelaku industri memperbanyak produk jasa keuangan yang relevan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta.
"Pembangunan infrastruktur penting agar aktivitas ekonomi bergerak cepat terutama di luar Jawa," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida dalam kuliah umum di kampus Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11).
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari pihak swasta, ujar Nurhaida, selama 2015-2019 sebesar Rp 2.414 triliun yang ditargetkan berasal dari pasar modal, perbankan dan perusahaan pembiayaan.
"OJK mendorong diversifikasi pembiayaan infrastruktur seperti dari pasar modal yang sudah disiapkan membiayai pasar modal seperti Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan Reksa Dana Pembiayaan Penyertaan Terbatas (RDPT)," katanya.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah perusahaan sudah mengeluarkan KIK EBA seperti PT Jasa Marga Persero Tbk dan PT PLN Persero, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Dalam kesempatan itu, Rektor Institut Pertanian Bogor Herry Suhardiyanto mengharapkan OJK bisa memperbesar aliran ekonomi di kalangan masyarakat kecil seperti petani, nelayan, peternak dan pengusaha kecil mikro yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
