REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rencana penyederhanaan golongan dan tarif listrik diakui oleh PLN sebagai salah satu cara untuk menaikkan serapan konsumsi listrik masyarakat. Potensi keuntungan yang akan didapat oleh PLN membesar juga tak ditampik oleh PLN jika kebijakan ini disetujui oleh pemerintah.

Meski berpotensi meraup keuntungan dari konsumsi listrik masyarakat yang naik, Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir mengatakan keuntungan tersebut akan digunakan PLN untuk subsidi silang. Subsidi yang ia maksud adalah proyek pembangunan listrik desa yang selama ini menjadi program PLN dan tidak menganggu porsi APBN.

"Keuntungan mah namanya juga hukum dagang, nanti misalnya ada keuntungan untuk listrik desa. Untuk satu rumah di NTT dan Liran itu, Rp 150 juta satu rumah. Ongkosnya mahal. Tapi itu seluruhnya dana PLN. PLN harus laba," ujar Sofyan di Jakarta, Kamis (16/11).

Sofyan menjelaskan di satu sisi ke depan akan ada proyek 35 ribu MW yang selesai dibangun dan mulai berproduksi. Apabila kebijakan ini disetujui oleh masyarakat dan pemerintah maka masyarakat tak perlu risau sebab pasokan listrik nasional mencukupi.

Sebelumnya, PLN ingin menyederhanaan golongan tarif meliputi:

a. 900 VA (nonsubsidi) akan didorong menjadi 1.300 VA dengan tarifnya tetap Rp 1.352 per kwh.

b. 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA dan 4.400 VA akan naik menjadi 5.500 VA dan tarifnya tetap Rp 1.467,28 per kwh.

c. Di atas 5.500 VA hingga 13.200 VA akan menjadi 13.200 VA dengan tarif sama Rp 1.467,28 per kwh + PPN.

d. Di atas 13.200 VA ke atas akan "loss stroom" dan tarif tetap Rp 1.467,28 per kwh + PPN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika