REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) bersinergi dalam membangun sektor agraris di perbatasan. Terutama pembangunan di di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Ani Andayani melalui siaran resmi mengatakan, sinergi tersebut cukup penting, mengingat pembangunan sektor agraris di daerah perbatasan sejalan dengan nawacita Pemerintah.

"Salah satu yang diprioritaskan ketiga instansi dalam mewujudkan nawacita adalah penguatan infrastruktur terutama tata kelola air seperti penyediaan air irigasi guna mendukung ekspor komoditas pertanian Indonesia ke RDTL," kata dia dalam diskusi "Penguatan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pemantapan Ekspor Komoditas Pertanian dari Perbatasan RI-RDTL" di Bandung, Kamis (16/11).

Ia menambahkan, pada sektor pertanian di NTT cukup maju karena telah mampu mengekspor bawang merah dari Malaka dan Belu 12 Oktober lalu ke Timor Leste.

"Kita kegiatannya tidak berhenti di launching, tapi juga berkelanjutan," ujarnya.

Kerja sama konkret antara Kementan dan Kemenpupera contohnya adalah membangun 30 ribu embung secara nasional. Beberapa di antaranya berada di NTT. Sedangkan bersama Kemendes, baru saja selesai melaksanakan bimtek kepada 218 pendamping desa terkait tata kelola air.

"Manajemen tatakelola air secara efisien, kemudian akan disusul pula dari Kementan, untuk pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia)-nya termasuk implementasinya bagi penguatan lumbung pangan di perbatasan," kata Ani.

Melalui sinergi tiga kementerian tersebut, ia berharap mampu menjadi pemicu serta mendorong penguatan ekonomi di daerah perbatasan. Apalagi, Asian Development Bank (ADB) akan turut berpartisipasi dalam pengembangan perbatasan dengan bergabung dalam sebuah proyek yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"ADB itu sedang melakukan analisis di Timor Leste dan juga di Indonesia," ujar dia. ADB menargetkan laporan akhirnya rampung pada Januari 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika