REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya untuk membangun dan mengentaskan kemiskinan di Papua. Upaya pemerintah tersebut yakni dengan mengalokasikan anggaran per kapita tertinggi bagi Papua dibandingkan dengan daerah lainnya.

"Anggaran daerahnya, subsidi, ataupun anggaran daerah khusus itu terbesar di Papua. Dana yang diberikan ke daerah itu (Papua) mendekati Rp 100 triliun," ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (14/11).

Jusuf Kalla menjelaskan, upaya pengentasan kemiskinan di Papua tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah pusat saja. Namun, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat. Pemerintah pusat berharap, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Papua untuk melakukan aktivitas yang menggerakkan perekonomian.

"Jadi, masyarakat Papua tentu harapannya berusaha berkebun, berusaha, menjadi pengusaha supaya timbul pendapatan yang lebih banyak lagi," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, sebanyak 1.300 warga sipil disandera oleh kelompok kriminal besenjata (KKB) di daerah Utikini dan Banti, Kabupaten Mimika, Papua. Mereka disandera dan tidak diperbolehkan keluar masuk daerah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah sudah melakukan pemetaan atas konflik tersebut. Menurutnya, daerah yang disandera merupakan kawasan pendulangan emas.

Kelompok bersenjata ini dituding sebagai dalang utama dari serangkaian aksi kekerasan di wilayah Tembagapura akhir-akhir ini seperti teror penembakan terhadap kendaraan dan fasilitas PT Freeport Indonesia, penembakan terhadap anggota Brimob, penembakan terhadap warga sipil, pemerkosaan dan lainnya. Hingga kini diperkirakan sekitar 1.300 warga sipil masih terjebak di kampung-kampung itu. Mereka dilarang bepergian lantaran dijadikan tameng hidup oleh KKB untuk melakukan perlawanan kepada aparat keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika