REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perlu ada chief digital economy atau direktur yang menangani berbagai hal mengenai ekonomi digital di pemerintahan. Tujuannya untuk mengembangkan ekonomi digital agar lebih terarah.

"Nanti dia (chief digital economy) yang bertanggung jawab untuk melihat ada yang bertrabrakan atau tidak dengan regulasinya," ujar Ketua Komisi Tetap Akses Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Teguh Anantawikrama, dalam Focus Group Discussion yang digelar oleh ICED Institute bersama IPMI International Business School dan Asosiasi Digital Enterpreneur Indonesia (ADEI) di Jakarta, Kamis, (9/11).

Menurutnya, di luar negeri, seperti Malaysia, pemerintahnya aktif mendorong ekonomi digital bahkan diberikan infrastruktur penunjang. "Tapi kita di sini aware-nya tidak ke platform. Contohnya, di sini kita kalau belanja ke sana (luar negeri) lewat online gampang. Sebaliknya, dari sana belanja ke sini susah karena tidak ada izin ekspor," kata Teguh.

Maka, kata dia, para pelaku UMKM yang mendapat pesanan tidak bisa mengirim barang. Pasalnya, tidak memiliki izin ekspor.  "Sekarang negara butuh PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tapi masalahnya UMKM butuh kemudahan perizinan. Dengan begitu kita bisa berikan impact yang lebih besar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika