REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Medan masuk dalam nominasi Kota Layak Huni oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Nominasi ini dalam rangka mewujudkan permukiman layak huni, produktif, terjangkau, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2017 di kantor Kemenpupera, Jakarta Selatan, Senin (6/11). Dalam acara itu, digelar juga deklarasi bersama mewujudkan Kota Layak Huni yang dapat menampung warga berlatar belakang beda untuk tinggal dan hidup secara layak.
Medan menjadi satu dari 32 kota/kabupaten yang dipilih Kemenpupera melalui Dirjen Cipta Karya. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengaku, sangat mengapresiasi keputusan itu. Dia berharap, seluruh pihak dapat ikut serta menjadikan ibu kota Sumatra Utara ini menjadi permukiman yang layak huni, baik dalam hal infrastruktur jalan, air bersih, perumahan maupun sanitasi.
"Mewujudkan Medan sebagai Kota Layak Huni harus mendapat dukungan dari semua pihak sebab Pemkot Medan tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kebersamaan dari semua lapisan masyarakat guna menjadikan kota Medan layak huni dan terbuka bagi semua," kata Eldin dalam keterangannya, Selasa (7/11).
Menurut Eldin, saat ini, berbagai hal terus dilakukan Pemkot untuk menjadikan Medan sebagai kota terbuka dan layak huni. Untuk bidang infrastruktur, Pemkot Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum terus memperbaikijalan rusak, baik dengan pengaspalan maupun pembetonan. Perbaikan drainase pun, lanjutnya, terus dilakukan untuk mencegah banjir. "Insya Allah, akhir Desember ini perbaikan infrastruktur di kota Medan rampung," ujar dia.
Terkait permukiman layak huni yang menjadi tujuan nominasi ini, Eldin mengatakan, hal itu tidak hanya sekedar fisik rumah. Ada beberapa faktor, menurutnya, yang harus dilakukan untuk memenuhi kriteria layak huni tersebut. Beberapa di antaranya, yakni kepastian bermukim, ketersediaan pelayanan prasarana dasar, bahan bangunan, fasilitas dan infrastruktur, kelayakan tinggal (fisik rumah, keamanan terhadap bencana), kemudahan akses, dan kesesuaian budaya.
"Selain dibutuhkan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, keseluruhan faktor ini dapat dipenuhi jika mendapat dukungan penuh dari semua pihak," kata Eldin. n Issha Harruma
Ikuti Whatsapp Channel Republika
