REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung membenarkan adanya pungutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau "orang lingkungan" kepada para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang. Namun, orang-orang yang memungut bayaran ini bertugas 'membantu' petugas Satpol PP untuk menjaga keamanan.
"Bisa saja, tidak boleh dipungkiri itu," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Selasa (7/11).
Menurut dia, para pedagang kaki lima harus dijaga keamanannya. Sementara, petugas Satpol PP yang bertugas di lapangan terbatas. Petugas yang ada tidak dapat mengakomodasi keamanan di seluruh wilayah Tanah Abang.
"Perlu kesadaran dari tokoh-tokoh masyarakat atau SDM yang di sana untuk berpartisipasi penuh dalam ikut serta mengamankan," kata dia.
Lulung menolak orang-orang ini disebut sebagai preman, seperti kata Ombudsman RI. Ia justru meminta Ombudsman memperinci siapa saja yang dimaksud dengan preman dalam laporannya.
"Nggak ada yang preman tuh, mana sih yang preman? Mana hayo saya mau ngomong dulu nih kategori preman apa. Iya dong?" kata Lulung.
"Ya Ombudsmannya siapa? Hayo sama-sama dong investigasi. Tanya dong premannya dari mana, siapa nama premannya?" kata dia.
Menurut Lulung, preman ialah orang-orang yang melakukan pemerasan untuk mendapatkan uang. Sementara, yang terjadi di lapangan, ada kepala kelompok pedagang yang memungut bayaran untuk menjaga kebersihan dan keamanan.
"Pedagang nggak bakal dia habis, dagang pergi. Sampahnya siapa? Petugas kebersihan, benar dong? Perlu keamanan nggak? Perlu dong. Siapa? Semuanya itu adalah orang-orang lingkungan yang terdekat daripada dampak orang berjualan," kata dia.
Ia meminta masyarakat melihat lebih objektif tentang apa yang terjadi di Tanah Abang. Ia menilai, orang-orang yang dituduh sebagai preman adalah orang-orang lingkungan setempat yang mencari nafkah dengan menjaga kampungnya.
Lulung juga mengaku pernah melakukan investigasi bersama Kapolsek Tanah Abang, Camat, dan Komandan Ramil setempat. Ia mengklaim Kapolsek Tanah Abang telah mengatakan tidak ada preman di wilayahnya.
"Saya tanya, pak kita bicara prioritas dulu nih, ada preman nggak? Nggak ada, kata kapolsek. Kalau ada preman ada yang meres pak? Bapak temui nggak orang luar? Nggak ada," ujar dia.
Ia juga menantang Ombudsman dan awak media untuk melakukan investigasi. "Investigasi sendiri dong. Jangan katenye-katenye," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
