REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan terkait rencana pengembangan nuklir di Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun sejak Indonesia mendeklarasikan Go Nuklir. Saat ini, Arcandra mengatakan pemerintah masih melakukan studi terkait rencana pengembangan nuklir tersebut.

Saat berada di Bangka Belitung melaksanakan FGD dengan Komisi VII dan Gubernur Bangka Belitung Arcandra menjelaskan beberapa potensi daerah Bangka untuk bisa mengembangkan nuklir. Secara kapasitas luasan wilayah luas pelemparan aluvial diseluruh Bangka Belitung sekitar 400 ribu ha. Dia menjelaskan potensi atau sumberdaya thorium ada 120 ribu ton, uranium 24 ribu ton, dan unsur tanah jarang 7 juta ton.

Dari FGD tersebut Arcandra menjelaskan perhitungan dari Rosatom, perusahaan nuklir asal Rusia menyebutkan bahwa harga listrik yang bisa diproduksi oleh PLTN sebesar 12 cent per KwH. Namun, Arcandra mengatakan, hitungan tersebut belum menjelaskan secara spesifik sehingga belum masuk ke angka keekonomian PLTN.

"Perlu waktu 10 tahun untuk mengoperasikan PLTN sejak diputuskan go nuklir. Keekonomian tarif PLTN saat ini belum memadai," ujar Arcandra melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/11).

Apabila harga jual mencapai 12 cent, dia mengatakan, batas maksimal PLN membeli listrik dari PLTN hanya sebatas 7 cent per KwH. Hal ini mewajibkan negara perlu mensubsidi harga listrik agar bisa diterima oleh masyarakat. "Subsidi akibat kemahalan listrik PLTN sebesar Rp 3 triliun untuk 300 MW," ujar Arcandra.

Melihat kondisi ini, menurut Arcandra penambahan pembangkit listrik belum diperlukan. Selain karena perhitungan yang masih mahal juga mengingat demand yang belum naik mengingat pertumbuhan ekonomi yang masih berada di angka lima persen. "Tambahan pembangkit listrik skala besar (di luar program eksisting) belum mendesak dilakukan, karena demand listrik, mengikuti pertumbuhan ekonomi," ujar Arcandra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika