REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi-JK terus berupaya mengejar target swasembada pangan pertanian. Sinergi antara seluruh instansi dan pelaku terkait dalam menyukseskan program itu melibatkan pemerintah, petani, masyarakat dan TNI.
Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan investasi pemerintah secara refocusing di bidang infrastruktur irigasi, alat dan mesin pertanian dan sarana produksi lainnya. Dalam perjalanannya, faktor iklim menjadi suatu hal yang perlu disikapi melalui pendekatan mitigasi dan adaptasi.
"Seperti yang terjadi pada tahun 2015 terjadinya fenomena El Nino(kekeringan) menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencapaian kenaikan produksi pertanian, khususnya padi," kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Pending Dadih Permana, dalam siaran pers kepada Republika.co.id, Jumat (3/11)
Pending menjelaskan, perubahan pola hujan saat ini sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti pergeseran awal musim hujan dan perubahan intensitas curah hujan bulanan dengan keragaman dan deviasi yang semakin tinggi serta peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, terutama curah hujan, angin, banjir dan rob.
Menghadapi perubahan iklim yang terjadi saat ini, Kementan melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bersama dengan instansi terkait lainnya, antara lain TNI-AD dan petani tetap bertekad menggenjot produksi pertanian dengan melakukan upaya upaya adaptasi melalui berbagai macam program.
Di antaranya yaitu kegiatan fokus adaptasi budidaya pertanian meliputi perbaikan manajemen pengelolaan air termasuk sistem dan jaringan irigasi, pengembangan teknologi panen air (embung, dam parit dan long-storage) dan efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan mulsa.
"Kemudian pengembangan teknologi pengelolaan lahan untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman, dan pengembangan sistem perlindungan usahatani dari kegagalan akibat perubahan iklim atau crop weather insurance," tuturnya.
Pengembangan infrastruktur air irigasi pada skala usaha tani oleh Kementerian Pertanian dilakukan melalui pola bantuan pemerintah dan dikerjakan secara swadaya melibatkan petani penerima manfaat. Petani dilibatkan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan serta perawatan infrastruktur bangunan.
"Kegiatan tersebut berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan indeks pertanaman dan penambahan luas areal tanam," ucap dia.
Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur Dam Parit (Damparit) di Kabupaten Bima dan Sukabumi dengan Bantuan pemerintah Rp 100 juta. Kegiatan pembangunan dam parit atau bendung sederhana dengan membendung aliran anak sungai dan menaikan air ke areal sawah sebagai suplesi irigasi.
"Dengan pola bantuan pemerintah Rp 100 juta yang dikerjakan melalui swadaya petani dan masyarakat, mampu meningkatkan indeks pertanaman 0,5 pada lahan 45 ha. Sehingga dampak dari kegiatan ini adalah tambahan produksi sebanyak 135 ton Gabah Kering Panen (GKP)," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika