REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, banyaknya jumlah penduduk dan kepentingan lahan memang dapat menguras sektor pertanian. Namun, hal ini bisa diatasi dengan penerapan teknologi untuk menjaga ketahanan pangan.
Jusuf Kalla menjelaskan, di Indonesia setiap tahun mengkonversi lahan pertanian ke industri dan perumahan kurang lebih 1,5 persen, dengan pertambahan penduduk sebesar 1,5 persen per tahun. Untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia, maka setiap tahun harus ada peningkatan produktivitas di atas 3 persen.
"Indonesia masih mengimpor banyak kebutuhan pangan, dulu kita mengimpor beras, mudah-mudahan tahun ini tidak. Gandum masih impor, cabai pun kadang masih diimpor, bawang juga masih diimpor tapi itu sah-sah saja dalam kerangka perdagangan internasional dan memenuhi kebutuhan pangan," ujar Jusuf Kalla dalam pembukaan Eat Asia-Pasifik Food Forum di Hotel Shangrila Jakarta, Senin (30/10).
Di sejumlah negara, masalah pangan dapat mengguncangkan pemerintah. Jusuf Kalla mencontohkan, di Indonesia urusan cabai bisa menyebabkan guncangan bagi negara. Di India, kabinet pemerintahan pernah jatuh karena masalah bawang. Jusuf Kalla mengatakan, jika kebutuhan pangan tidak dipenuhi dengan baik maka tidak hanya akan menjadi masalah manusia namun juga masalah politik.
"Semua hal-hal kecil apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah rumah tangga, masalah selera semua bisa menjadi masalah politik," kata Jusuf Kalla.
Faktor lain yang menjadi tantangan dalam ketahanan pangan yakni adanya climate change atau perubahan iklim. Menurut Jusuf Kalla, perubahan iklim ini dapat mempengaruhi panen dan suplai. Maka, solusi yang bisa dilakukan yakni dengan menerapkan teknologi mulai dari pembibitan hingga proses panen sehingga lebih efisien.
"Ini semua penting untuk kita pelajari sehingga apa yang kita harapkan yakni food security, sustainability, dan good quality akan memberikan manusia suatu kehidupan yang panjang. Itu sesuai dengan SDG's (Sustainable Development Goals) termasuk di dalamnya no hunger, no poverty at all," ujar Jusuf Kalla.
Eat Asia-Pasifik Food Forum ini diharapkan dapat menghasilkan suatu solusi yang baik untuk menciptakan ketahanan pangan di kawasan. Forum ini dihadiri oleh sekitar 700 peserta yang terdiri dari pejabat negara, dan kalangan pengusaha di kawasan Asia Pasifik.
Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan berupaya untuk memastikan stok dan harga pangan. Menurutnya, Indonesia menjadi negara pertama yang membangun dialog di Asia-Pasifik untuk mencari solusi terobosan pangan berkelanjutan. Puan berharap, forum ini dapat mendorong peningkatan realisasi investasi bidang pangan antar negara kawasan.
Advertisement