REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah sedang mengkaji penggunaan dana sosial dari para filantropi untuk masuk ke berbagai sektor. Selain didorong pada investasi infrastruktur, pemerintah juga kemungkinan akan memanfaatkan dana tersebut untuk program sosial yang menunjang program Sustainable Development Goals (SDGs).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dia sedang mewacanakan agar sistem blended finance ini bisa mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal sosial.
Blended finance adalah pembiayaan yang bersumber dari dana filantropi yang dihimpun masyarakat untuk memobilisasi modal swasta untuk investasi jangka panjang.
"Kalau yang RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) hanya pemerintah yang akan fokus ke pembangunan. Program SDG's ini kita libatkan non-pemerintah (filantropi)," kata Bambang usai bertemu Presiden Joko WIdodo di Istana Negara, Rabu (25/10).
Bambang menjelaskan, dengan sistem ini maka kebutuhan anggaran yang diperuntukkan guna mendukung SDG's bisa ditekan. Sehingga pemerintah bisa mengalokasikan anggaran lebih banyak pada program yang sesuai pada visi dan misi seperti pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Contoh yang bisa diterapkan dengan sistem tersebut adalah pengolahan sampah plastik. Selama ini pemerintah bergelut dengan pengolahan sampah yang terus meningkat. Dana untuk pengolahan ini pun tidak sedikit.
Dengan adanya blended finance, maka anggaran dari filantropi bisa gabung dengan anggaran pemerintah guna menanggulangi persoalan-pengelolahan sampah yang dampaknya bagi masyarakat bersama. "Selain mengurangi sampah, akan terlibat pekerja untuk mengelola sampah. Jadi ini bisa dibiayai murni dengan investasi atau dicampur dengan dana donasi," kata Bambang.
Melihat potensi keuangan sebesar 12 miliar dolar AS yang berada di pasar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai hal tersebut berpotensi untuk pembiayaan infrastruktur. Konsep blended finance ini nantinya diharapkan bisa mengurangi beban APBN.
Luhut menjelaskan, ide blended finance ini didapatkannya saat banyak mengunjungi negara dan berbincang dengan beberapa kepala negara dan investor. Seperti Jack Ma dan Melinda Foundation yang kata Luhut mempunyai banyak dana segar yang siap untuk digunakan untuk investasi.
"Jadi ada dana segar ini sekitar 12 miliar dolar AS. Kita bisa manfaatkan ini, tapi di kita gak ada aturannya soal ini. Jadi kita coba mau godok soal ini. Dana yang masuk untuk investasi ini bisa untuk pembangunan," ujar Luhut pekan kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
