REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan target pelepasan lahan untuk perhutanan sosial tidak bisa dicapai. Dari target 12,7 juta hektare (ha) hingga 2019, KLHK memprediksi hanya bisa melakukan pembebasan di angka 4,38 juta ha.
Menanggapi data tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa tidak tercapainya angka dalam pembebasan lahan tidak begitu menjadi soal. Hal yang paling penting dalan program ini adalah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan di hutan sosial demi kesejahteraan bersama.
"Angka penting, tetap lebih penting lagi ini tujuan sebenarnya untuk empowerment rakyat," kata Darmin di Istana Negara, Rabu (25/10).
Dia menjelaskan, tujuan utama dari perhutanan sosial adalah membangun masyarakat yang memiliki kesejahteraan. Selama ini banyak masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk membangun ekonomi karena minimnya peluang dalam berusaha.
Melalui program ini pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan pada masyarakat bukan hanya ketika mereka memanfaatkan hutan sosial, tapi hingga produk yang dihasilkan bisa diterima oleh pasar. Artinya dalam program ini juga pemerintah akan membantu memberikan bimbingan dalam mengelola lahan, pemberiaan bibit unggul, kemudahaan akses permodalan, hingga menyiapkan offtaker yang siap membeli produk dengan harga yang baik.
Menurut Darmin, ketika masyarakat didorong untuk bertranmisgrasi memanfaatkan perhutanan sosial, mereka tidak akan diberikan model transmigrasi yang sekedar diberikan lahan dan modal tanpa bimbingan. Jika dilakukan seperti itu bisa jadi para transmigran ini justru sengsara. "Jadi kita akan urus semua kebutuhannya," ujar Darmin.
Dalam agenda Nawacita Kabinet Kerja, Jokowi meminta agar ada 12,7 juta hektare (ha) hutan yang bisa dipinjamkan kepada masyarakat untuk dijadikan lahan produktif. Namun, KLHK merasa angka ini kurang realistis. "Untuk periode 2015-2019 diproyeksi target realistis hingga 2019 hanya seluas 4,38 juta hektare," ujar Siti dalam Pembukaan Konferensi Tenurial 2017 di Istana Negara.
Hingga saat ini, lanjut Siti, telah direalisasikan alokasi Iahan bagi masyarakat seluas 1,08 juta ha. Realisasi ini diantaranya 509.5656,7 ha berupa hutan desa atau nagari, dan hutan adat. Saat ini juga masih dalam proses penyelesaian lagi seluas 960 ribu ha. Dengan demikian pemerintah akan segera menyelesaikan lagi lahan seluas 960 ribu ha. Sehingg akan direlasiasikan pembebasan seluas 2,04 juta ha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika