REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membahas lebih lanjut mengenai pembangunan trem Surabaya. Budi mengatakan saat ini sudah ada kepastian baru yaitu jaminan dari pemerintah, tak hanya soal kelegalan namun juga finansial yaitu subsidi.
"Kita tahu bahwasanya kereta api tidak mungkin mengandalkan semua dibayar masyarakat penuh karena investasinya besar sementara kemampuan masyarakat hanya tertentu saja," kata Budi di Balai Kota Surabaya, Sabtu (21/10).
Untuk itu Budi memastikan proyek trem Surabaya akan dikerjakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Lalu juga didukung dengan jaminan finansial subsidi melalui kewajiban pelayanan publik (PSO) agar tidak dibebankan kepada masyarakat.
Dengan begitu, Budi menilai saat ini banyak opsi untuk membangun trem Surabaya meski Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) terbatas. Meskipun begitu bukan berarti proyek tersebut tertutup dengan investor swasta.
"Kami akan memberikan kesempatan kepada swasta, tidak terbatas swasta dalam negeri untuk ikut serta dalam proyek ini. Dalam informasi yang saya dapat dari Bu Risma (Walikota Surabaya), peminatnya banyak sekali dari internasional," tutur Budi.
Budi juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Surabaya yang sudah menyiapkan titik-titik pemberhentian untuk jalur trem tersebut. Budi mengharapkan kesiapan seperti itu menjadi format yangbisa dilakukan seluruh kota di Indonesia.
Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismarini menyambut baik dengan adanya kepastian proyek tersebut dengan skema KPBU. Meskipun begitu, Risma belum bisa menjelaskan secara detil bagaimana tendernya nanti.
"Nanti (soal tender) kita pelajari bersama dengan tim ini (dari Kemenhub) karena kalau kemarin itu yang kita mau lakukan sendiri. Nanti kita coba lihat ya perkembangannya," ujar Risma.
Risma juga menegaskan sejauh ini tidak ada kendala dengan rencana pembangunan trem Surabaya tersebut. Untuk langkah selanjutnya, Risma memastikan pihaknya akan bertemu dengan tim dari Kemenhub dan mensingkronisasikan proses tendernya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika