REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, perekonomian Indonesia terus membaik dalam tiga tahun terakhir. Salah satu indikator utamanya, kata Darmin, adalah tingkat inflasi yang selalu berada di bawah empat persen di masa pemerintahan Jokowi-JK.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, inflasi tahunan pada 2015 sebesar 3,35 persen. Tingkat inflasi tahunan pun berhasil ditekan lebih rendah lagi pada 2016 menjadi 3,02 persen. Pemerintah berkomitmen untuk kembali menekan tingkat inflasi hingga mampu mencapai 3 persen plus minus 1.

Bahkan, Darmin mengaku optimis penurunan bisa berlanjut ke level 2,5 persen plus minus 1 dalam tiga hingga empat tahun lagi. Ia mengatakan, target inflasi di level 4 persen plus minus 1 sudah diwacanakan sejak lima tahun lalu.

Ia mengaku, dengan capaian ini pemerintah memproyeksikan untuk bisa bersaing dengan negara lain dalam percaturan perekonomian dunia. "Sebelum krisis ekonomi 1998, inflasi kita selalu double digit. Setelah krisis, perekonomian semakin terbuka. Kebijakan juga membaik dan inflasi pelan-pelan menurun," ujar Darmin, Selasa (17/10).

Darmin mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus membaik meski sempat mengalami perlambatan. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengaku, pertumbuhan ekonomi sempat tercatat di level 4,88 persen pada 2015. Capaian itu, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2014 yakni sebesar 5,01 persen.

Pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada 2016 dengan catatan sebesar 5,02 persen. Sampai semester pertama 2017, pertumbuhan ekonomi tercatat berada di level 5,01 persen. Meski begitu, pemerintah tetap bersikukuh dalam memasang target pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5,2 persen.

Meski Darmin mengklaim capaian tersebut menunjukkan hal positif, angka itu masih lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah menargetkan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

"RPJMN bukan undang-undang yang kalau tidak tercapai ada penaltinya. Kita sudah tunjukkan dunia seperti ini lho situasinya. Pencapaian ini relatif baik di dunia," kata Darmin.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menyampaikan sejumlah pencapaian pembangunan yang telah diraih pemerintahan Joko Widodo. Bappenas mengklaim tingkat kemiskinan mencapai titik terendah selama hampir dua dekade yakni sebesar 10,64 persen atau sebanyak 27,77 juta jiwa.

Secara persentase terdapat penurunan jika dibandingkan tingkat kemiskinan pada 2016 yakni sebesar 10,7 persen. Meski begitu, secara jumlah justru terjadi peningkatan pada 2017 karena pada 2016 tercatat jumlah warga miskin sebanyak 27,76 juta jiwa. Pemerintah pun masih harus bekerja untuk mencapai target angka kemiskinan dalam RPJMN yakni sebesar 7 hingga 8 persen.

Pemerintah juga mengklaim berhasil menurunkan ketimpangan selama tiga tahun ini dengan catatan rasio gini berada di level 0,39 pada 2016. Angka itu membaik dari catatan rasio gini pada 2015 yaitu 0,4. Dalam RPJMN, Pemerintah menetapkan target rasio gini sebesar 0,36 pada 2019 nanti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika