REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Momentum Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar akan dimanfaatkan Kadin Indonesia untuk meningkatkan kerja sama perdagangan barang dan jasa dengan negara tersebut. Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, untuk menggarap secara optimal potensi perdagangan tersebut, pemerintah perlu melakukan kerja sama government to government alias G to G dengan Qatar. Sebab, kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Qatar saat ini baru sampai pada level business to business atau B to B.

"Ini kan kerja sama B to B, tingkatkan lagi jadi kerja sama G to G. Baru mungkin pembahasan Free Trade Agreement (FTA) bisa dilakukan," kata Bhima, di acara Qatar-Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu (18/10).

Ia menjelaskan, peran pemerintah dibutuhkan sebagai mediator jika ditemukan hambatan kerja sama di antara dua pihak. Menurut Bhima, hal tersebut penting dilakukan untuk merealisasikan komitmen kerja sama yang sudah ditanda tangani. Sebab, berkaca pada data realisasi investasi asing di Indonesia, banyak komitmen investasi yang tidak terealisasi karena adanya sejumlah hambatan yang tak mampu diselesaikan.

"Tidak bisa kemudian kita serahkan saja ke pelaku usaha, disuruh jalan sendri. Bisa jadi dari sana ada beberapa hambatan sehingga MoU dibatalkan. Nah, di situ peran pemerintah sebagai mediator dan memastikan follow up-nya jelas," kata Bhima.

Ia sendiri mendukung langkah Kadin yang tengah serius menjajaki kerja sama dengan dunia bisnis Qatar. Terlebih, paska diblokade oleh sejumlah negara di kawasan Arab, praktis Qatar kehilangan eksportir yang selama ini menyuplai beragam kebutuhannya. Di sini lah, kata Bhima, Indonesia bisa memanfaatkan peluang tersebut.

Kendati begitu, ia mengungkapkan, Indonesia masih harus bersaing dengan Cina dan Vietnam yang memiliki produk dengan harga lebih kompetitif. Untuk menyiasatinya, Indonesia dapat memanfaatkan kedekatan dengan Qatar sebagai sesama negara Muslim untuk mendapatkan penurunan tarif bea masuk dan pengurangan hambatan non-tarif lainnya.

"Bisa kita bincangkan secara bilateral, di mana barang-barang kebutuhan World Cup yang bisa disuplai dari Indonesia, tarif bea masuknya dan hambatan non-tarifnya dikurangi," kata Bhima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika