REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Garam  dinilai layak ditetapkan sebagai komoditas strategis Indonesia sehingga berbagai lembaga dan kementerian dapat benar-benar fokus guna meningkatkan produksinya. Dengan demikian, ke depannya Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor garam.

"Perlunya ketegasan sikap untuk menetapkan garam sebagai komoditas strategis Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati dalam acara diskusi yang digelar di Jakarta, Kamis (12/10).

Menurut dia, dilakukannya impor garam terus-menerus, seperti tahun ini dengan 75 ribu ton impor dari Australia, dinilai merupakan dampak dari mandeknya tata kelola garam selama puluhan tahun. Susan mengingatkan bahwa Indonesia sudah 20 tahun mengimpor garam dengan angka tertinggi pada 2016 yang mencapai sekitar 3 juta ton. Untuk itu, ujar dia, anomali impor garam di negara kepulauan seperti Indoensia seharusnya menjadi catatan agar garam dibenahi dan menjadi komoditas strategi bangsa.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus menginginkan pemerintah dapat mendorong agar target swasembada garam dapat dipercepat sebagai langkah yang selaras dengan niat pemerintah untuk melakukan swasembada pangan. Untuk itu, ujar Ichsan Firdaus, sudah selayaknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tidak hanya fokus dalam perikanan tangkap, tetapi juga perikanan budidaya dan garam.

Politisi Partai Golkar itu juga menginginkan anggaran KKP dapat dialokasikan lebih besar untuk program yang lebih efektif dan efisien seperti untuk mencapai swasembada garam.

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meyakini Republik Indonesia bisa mewujudkan swasembada garam asalkan berbagai pihak terkait benar-benar serius dalam menggarap komoditas tersebut di negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia ini. Politisi Partai Gerindra itu berpendapat, saat ini yang ditunggu keseriusan dari berbagai instansi pemerintah, antara lain untuk membenahi sistem infrastruktur pengolahan garam. "Dengan dibenahi sistem infrastruktur pengolahan ini, maka nasib para petani tidak seperti ini. Harga garam tidak terus menurun," kata Edhy.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak optimistis mewujudkan swasembada garam pada 2019. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung swasembada garam 2019 yakni melakukan ekstensifikasi dengan membuka lahan baru di sejumlah wilayah.

Luhut menyebut masalah kelangkaan garam yang kerap terjadi harus segera diselesaikan. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini, diharapkan dapat membuahkan hasil, yakni swasembada garam sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika