REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menganggarkan dana pembangunan sebesar Rp 106,9 triliun pada 2018. Dana itu untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp 20,32 triliun," ujar Menteri Pupera Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kordinaai Gubernur se-wilayah Sumatra, Senin (9/10).
Melalui keterangan tertulis, ia mengatakan, nantinya anggaran Rp 20,32 triliun untuk Pulau Sumatra tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp 8,86 triliun. Berikutnya, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun.
Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kemenpupera maupun alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan.
Untuk diketahui, saat ini peringkat daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum, berada pada posisi 36 atau telah meningkat dari sebelumnya di posisi ke-41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat dari tahun lalu yakni peringkat 60, maka tahun ini berada di ranking 52.
Basuki melanjutkan, dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba (Sumut), Tanjung Kelayang (Banten) dan Mandeh (Sumbar) dan kawasan pedesaan prioritas.
"Selain itu mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif," katanya.
Sedangkan pada 2017, pembangunan infrastruktur yang dilakukan khususnya di Pulau Sumatra, di antaranya permukiman nelayan tepi air di Bengkulu, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kepulauan Riau. Lalu pembangunaan SPAM Broni di Kota Jambi dengan kapasitas 600 liter per detik yang melayani hingga 48 ribu sambungan rumah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blang Bintang berkapasitas 250 ton sampah per hari, dan pembangunan SPAM regional di Bengkulu.
Untuk perumahan dilakukan pembangunan rusun di Lampung Tengah dan Bengkulu, rumah khusus nelayan Kampung Melayu Bengkulu dan Belitung Timur. "Rusun pondok pesantren juga dibangun di enam lokasi dengan jumlah unit setiap rusunawa sebanyak 30 kamar," kata dia.
Rusunawa untuk mendukung kegiatan belajar para santri berada di Pesantren Babul Ulum Diniyah Islamiyah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Musthofawiyah Purba Baru di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pesantren terpadu Prof Dr Hamka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Kemudian Thoriqoh Bahrul Musyahadah di Kabupaten Komering Ulu dan Al Ishlah di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan dan Pesantren Riyadlatul Ulum Kabupaten Lampung Timur, Lampung.
Selain rusun juga dibangun rumah swadaya di Padang, dan pembangunan infrastruktur pendukung Asian Games XVIII di Sumatera Selatan yang diperkirakan akan rampung akhir tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika