REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delapan orang anggota delegasi pejabat tinggi Kenya mengunjungi Indonesia untuk mempelajari desentralisasi kebijakan Indonesia dalam bidang pangan dan gizi. Kunjungan ini difasilitasi Kerja Sama Selatan-Selatan Badan Pangan Dunia (FAO).
Delegasi Kenya juga terdiri dari ahli senior dari satuan tugas penyusunan draf Strategi Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Transformasi yang baru, serta perwakilan dari berbagai departemen di Kementerian Pertanian, Perikanan dan Peternakan, perwakilan dari Dewan Gubernur dan perwakilan dari pemuda.
“Cukup berkesan bagi kami saat mempelajari mekanisme koordinasi antarsektor dan antarkementerian yang kuat yang dimiliki Indonesia, dan bagaimana level pemerintah yang berbeda (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) berhasil memberi layanan yang harmonis sampai ke level petani,” kata Ketua Delegasi Kenya, dan Penasihat Teknis Sekretaris Kabinet Muo Hamisi Williams.
Saat ini, Kenya mengalami masa transisi pemerintahan menuju desentralisasi. Pemilihan Umum pada Maret 2013 menandai dimulainya proses desentralisasi di negara tersebut, bersamaan dengan penetapan 47 pemerintah daerah baru dengan gubernur terpilih dan dewan daerah. Meski Kenya telah melakukan banyak langkah positif menuju implementasi sistem pelimpahan wewenang, transisi dan perubahan institusi masih menghadapi tantangan koordinasi dan pelaksanaan layanan pertanian dan layanan lain yang sudah banyak dilimpahkan.
Pejabat Kebijakan Senior di FAO Kenya dan kordinator studi banding Mulat Demeke mengatakan Kementerian Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kenya berupaya belajar dari pengalaman dan pengetahuan di negara-negara lain yang telah berhasil melakukan transisi ke sistem pemerintahan desentralisasi.
“Pada bulan Februari, Menteri Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kenya bertemu dengan Direktur Jenderal serta coordinator program strategis dan direktur divisi di Roma untuk mendiskusikan cakupan studi banding. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, kami kemudian dihubungi oleh kementerian yang menyarankan tur untuk memahami dengan lebih baik pertanyaan tentang pelimpahan wewenang,” kata dia.
Studi Banding ini diatur dalam kerangka program “Dampak Ketahanan Pangan dan Gizi, Ketahanan, Keberlanjutan dan Transformasi (FIRST) yang didukung FAO dan Uni Eropa, yang bertujuan menyediakan mekanisme asistensi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi dan pertanian berkelanjutan.
Selama kunjungan tersebut, delegasi bertemu dengan sejumlah pihak termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Urusan Logistik (Bulog), serta BUMN yang mengurusi pengadaan pangan, distribusi dan pengendalian harga untuk komoditas utama. Delegasi juga mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka juga bertemu dengan pejabat daerah terkait mulai dari perencanaan, sektor pertanian, ketahanan pangan, peternakan, hortikutura, dan perikanan, institusi pertanian dan peternakan sekaligus para petani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
