REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira meminta, pemerintah sebaiknya hati-hati dalam mengeluarkan statemen tentang rencana menjual BUMN. Sebab, hal ini jadi indikasi adanya privatisasi yang merugikan kepentingan ekonomi nasional.

''Jika permasalahannya hanya BUMN yang terlalu dominan, solusinya adalah kerja sama BUMN - swasta,'' kata Bhima saat dihubungi Republika, Kamis (28/9).

Misalnya, lanjut dia, dalam proyek-proyek infrastruktur kontraktor swasta menengah kecil harus banyak dilibatkan. Jangan sampai, dominannya BUMN jadi alasan Pemerintah untuk menjual BUMN atau anak usaha BUMN.

Menurut Bhima, di balik rencana tersebutn tersirat bahwa pemerintah sedang kesulitan dalam membayar bunga dan cicilan pokok utang. Akhirnya, jual BUMN dijadikan sebagai opsi.

''Ini persis seperti model penyelamatan keuangan negara saat krisis ekonomi 1998-2001. Saat itu BUMN yang merupakan aset strategis terpaksa dilego murah demi menutup defisit APBN,'' jelas dia.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, jumlah BUMN dan anak usahanya sebanyak 700 perusahaan sudah terlalu banyak. Hal itu mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat dengan swasta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika