REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, masih banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang meminta dana lebih besar dari pagu sebenarnya. Padahal, yang sering terjadi adalah pengeluaran mereka tidak sebanyak seperti yang diajukan.

Oleh karena itu, ia meminta jangan sampai mengajukan program dan diberikan dana, setelah itu baru memikirkan siapa yang menjalankan.

''Ini masalah leadership, saya mohon banyak sekali biasanya pemda, K/L senang minta uang banyak, dia apalagi mintanya di APBN-P, namun dipakainya tidak akan banyak,'' kata Sri Mulyani, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9).

Menurut Menkeu, serapan anggaran yang tidak sesuai pagu, bisa menjadi beban belanja. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka akan mempengaruhi defisit APBN. Oleh karena itu, ia meminta kementerian, lembaga dan pemda untuk tidak mengulangi kebiasaan mengalokasikan anggaran lebih tinggi dari yang dibutuhkan. ''Kalau suatu pekerjaan bisa menggunakan dana sebesar 100, maka jangan dianggarkan 150,'' ujarnya.

Dari peristiwa tersebut, maka Menkeu meminta pejabat pemerintahan mampu belajar terkait efisiensi anggaran. Ia menyatakan, efisiensi ditujukan agar tidak menggangu jalannya suatu program yang telah ditetapkan dalam APBN maupun APBD.

Ikuti Whatsapp Channel Republika