REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, membantah pemerintah memberikan porsi yang lebih besar kepada BUMN untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Menurut dia, BUMN hanya memiliki porsi 58 persen dari seluruh proyek yang ada.

''Itu tidak benar, saya punya datanya. Saya kan punya KPPIP, yang mengurusi dan memonitor 245 proyek strategis naisonal dan proyek listrik 35 giga watt,'' kata Darmin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Dia mengaku tahu berapa proyek yang dibiayai swasta, pemerintah pusat, APBD, maupun BUMN. Menurutnya, porsi terbesar proyek masih dimiliki swasta.

Ia menjelaskan, memang ada beberapa proyek yang pemerintah terpaksa memberikannya ke BUMN. Kalau ada proyek mendesak, kata Darmin, jika ingin diberikan kepada swasta, harus ada visibility study.

''Kalau tidak ada, tidak ketahuan Internal Rate of Return (IRR) berapa. Kalau tidak diketahui, swasta tidak bisa masuk,'' ucapnya.

Darmin menyatakan, saat ini kemampuan membuat visibility study semakin membaik. Sehingga, kesempatan swasta untuk menggarap proyek-proyek semakin terbuka. ''Sehingga swasta bisa bilang, kalau IRR cuma 10 persen, ya nggak mau-lah. Mari kita hitung maunya berapa, 12 persen, 13 persen, oke kurangnya berapa untuk 13 persen? Pemerintah akan tutup. Tapi investasi di situ,'' ujar Darmin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika