Rabu 06 Sep 2017 13:06 WIB

Menhub: Pembayaran Elektronik Antarmoda Transportasi Jadi Solusi

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Winda Destiana Putri
 Petugas menjajakan Kartu Pembayaran Toll Non Tunai di gerbang Tol Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Petugas menjajakan Kartu Pembayaran Toll Non Tunai di gerbang Tol Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut baik dengan adanya kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI) soal sistem pembayaran elektronik untuk transportasi. Bahkan nantinya, pembayaran dengan sistem elektronik tersebut bisa digunakan untuk antarmoda transportasi. 

Menurutnya sistem tersebut sangat dibutuhkan di tengah banyaknya pergerakan yang terjadi di Jabodetabek. "Sistem pembayaran ini tentunya menjadi solusi yang selama ini kita banyak menggunakan uang kertas dan sebagainya ini menjadi satu dan pasti juga memberikan suatu basis yang baik," kata Budi di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9). 

Selain mempermudah dan mempercepat pergerakan transportasi, Budi menilai sistem tersebut juga membuat pemerintah bisa mendapatkan data yang akurat. Data tersebut berkaitan dengan berapa jumlah pergerakan, dari mana ke mana, dan bisa menganalisis secara lebih cermat mana-mana saja daerah yang harus diperbaiki.

Budi mengakui, selama ini pemerintah kesulitan untuk mengumpulkan data baik dengan cara survei sekalipun. "Tetapi dengan sistem pembayaran ini semua komitmen daripada masyarakat jakarta dan kecenderungannya ke arah mana," jelas Budi.

Selanjutnya bagi operator transportasi, kata dia, penggunaan sistem pembayaran tersebut memberikan kemudahan karena oengumpulan pendapatannya tanpa uang tunai. Semua nilai uang bisa terkumpul dengan komplit tanpa tercecer dan tercatat dengan pengelola formal.

Untuk itu, Budi menyetujui kesepakatan pada akhir 2018 pembayaran elektronik sudah terintegrasi antarmoda. Begitu juga pengguna jalan tol seluruh Indonesia pada Oktober 2017 sudah seratus persen menggunakan pembayaran elektronik.

"Seperti yang disepakati tadi kita akan mulai sekarang, akhir 2018 sudah selesai semuanya karena memang sangat kita butuhkan sekali untuk mendapatkan suatu kecepatan antren bisa teratasi dengan baik," tutur Budi.

Budi mengtakan, saat ini di Jabodetabek ada 40 juta pergerakan setiap harinya. Hanya saja, angkutan umum baru menangani 24 persen angkutan sehingga hal itu menurutnya memperlihatkan belum ada yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

BI dan Kemenhub menyepakati pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi yang meliputi pembayaran transportasi antar moda darat, laut, udara, perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar. Dengan integrasi tersebut, nantinya masyarakat akan dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement