REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo bertemu dengan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong. Dalam kunjungan ini, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral baik sektor perekonomia maupun sektor hukum.
Nota kesepahaman tersebut adalah adalah kerja sama di bidang pendidikan, pembangunan pedesaan, kerja sama di bidang hukum, kerja sama di wilayah laut, serta kerja sama di bidang batu bara dan pemanfaatan gas di batas wilayah kontingen.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia dan Vietnam terus meningkatkan kerja sama dalam tiga isu penting yakni, kerja sama sektor maritim dan perikanan, perdagangan dan investasi, serta isu kawasan.
Di bidang maritim dan perikanan Indonesia dan Vietnam sepakat untuk mempercepat proses limitasi batas zona ekslusif kedua negara. "Untuk bidang perikanan kami sepakat usulan Indonesia terkait dicapaianya sustainable fisheries dan mengatasi illegal fishing," kata Jokowi dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka, Rabu (23/8).
Jokowi menjelaskan, di bidang perdagangan dan investasi kedua negara juga mencatatakan nilai perdagangan yang cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Kedua negara sekarang mencoba menyelesaikan target perdagangan mencapai 10 miliar dolar AS.
Sebagai negara utama penghasil lada dan karet, Indonesia dan Vietnam bersama-sama sepakat mengambil langkah konkrit dalam pengelolaan dan stabilitas harga serta meningkatkan kulitas kedua komoditas tersebut.
"Di bidang investasi kami mengharapkan investor Indonesia di Vietnam dapat mendapatkan perlindungan dan fasitas," ujarnya.
Dalam bidang kawasan, Pemerintah Indoensia dan Vietnam saling bertukar pikiran guna mewujudkan visi masyarakat ASEAN tahun 2025.
Di sisi lain, Indonesia menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam code of conduct yang menjadi dasara untuk pengaturan norma komprehensif di Laut Cina Selatan. Kedua negara juga sepakat menjadikan ASEAN sebagi motor terciptanya perdamaian dan stabilitas kesejahteraan kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
