REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pada Senin bahwa masalah perdagangan dengan Amerika Serikat dan Korea Utara tidak saling kait dan Pyongyang tidak memiliki masa depan dalam perang dagang Cina dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Hua Chunying menyampaikan pernyataan itu pada jumpa pers berkala.
Presiden Donald Trump pada Senin (14/8) akan memerintahkan penasihat perdagangan utamanya menentukan apakah akan menyelidiki praktik perdagangan Cina, yang memaksa perusahaan Amerika Serikat -yang bergerak di Cina- menyerahkan kekayaan intelektual, kata pejabat tinggi pemerintah.
Sebelumnya, beberapa negara meminta Cina dan Rusia lebih terlibat dalam penyelesaian masalah Korea Utara. Negara itu meminta Cina dan Rusia melarang Pyongyang melakukan kebijakan yang akan menyebabkan peningkatan gerakan militer di Semenanjung Korea setelah Korea Utara mengatakan mempertimbangkan melakukan serangan peluru kendali ke Guam.
"Tujuan pemerintah Jerman adalah menghindari peningkatan gerakan militer lebih lanjut dan untuk menyelesaikan sengekta di Pasifik utara secara damai," kata juru bicara pemerintah Jerman Ulrike Demmer.
"Cina dan Rusia memiliki tanggung jawab khusus untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah Korea Utara dari jalur peningkatan itu," tambahnya.
Korea Utara pekan lalu mengatakan mempertimbangkan rencana serangan peluru kendali di wilayah Guam, Amerika Serikat, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada Utara bahwa ancaman terhadap negaranya akan disambut dengan balasan.
Sebelum itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan sanksi baru terhadap Pyongyang. Sanksi baru terhadap Pyongyang dapat memangkas sepertiga pendapatan ekspor tahunan Korea Utara yang mencapai tiga miliar dolar AS.
Korea Utara telah menjadi fokus perhatian internasional dalam beberapa bulan terakhir karena telah melakukan serangkaian uji coba rudal balistik, termasuk dua di antaranya di bulan Juli yang membantu mendorong aksi PPB.
Resolusi rancangan AS itu melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, bijih besi, dan makanan laut Korea Utara. Rancangan resolusi ini juga melarang negara-negara meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara yang bekerja di luar negeri, melarang usaha patungan baru dengan Korea Utara dan investasi baru dalam usaha patungan saat ini.
Washington mengancam akan melakukan tekanan perdagangan ke Beijing dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Cina yang melakukan bisnis dengan Pyongyang. Pekan lalu, Trump menandatangani undang-undang seperangkat sanksi terhadap Korea Utara yang disahkan oleh Kongres AS.
Menteri Luar Negeri Cina sebelumnya mengatakan bahwa sanksi PBB baru terhadap Korea Utara adalah tanggapan yang tepat terhadap serangkaian uji coba rudal, namun dialog sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan sensitif yang sekarang berada pada titik kritis.
Korea Utara mendapatkan sanksi PBB sejak 2006. Langkah baru, yang memperluas sanksi, adalah tanggapan terhadap lima uji nuklir dan empat peluru kendali jarak jauh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
