REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus menilai pemerintah pusat perlu memberlakukan reward and punishment kepada pemerintah daerah dalam hal realisasi anggaran. Heri menjelaskan, dengan adanya sistem reward and punishment maka pemerintah daerah bisa merealisasikan anggaran secara maksimal kepada daerah.

Heri menjelaskan, reward and punishment ini terkait dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Reward bisa diberikan kepada pemerintah daerah yang memang bisa merealisasikan anggaran dengan maksimal, misalkan 98 hingga 100 persen. Punishment juga bisa diberikan kepada pemerintah daerah yang memang ternyata baru bisa merealisasikan anggaran tak lebih dari 50 persen.

"Reward and punishment ini menjadi cara dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah punya daya dorong untuk bisa memaksimalkan anggaran  yang memang diperuntukan bagi perekonomian masyarakat daerah," ujar Heri saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (13/8).

Heri menjelaskan reward yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah yang memang bisa merealisasikan anggarannya bisa melalui penambahan di anggaran berikutnya. Namun, jika pemerintah daerah tidak bisa merealisasikan anggaran secara baik, pemerintah bisa memotong alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

"Jadi dengan adaya dorongan seperti ini, pemerintah daerah bisa lebih kreatif untuk bisa melakukan pembangunan dan realisasi anggaran secara maksimal," ujar Heri.

Ia menilai, realisasi anggaran pemerintah daerah sangat penting mengingat program presiden adalah membangun dari pinggir. Kekuatan dan pembangunan di daerah menjadi poin penting. Realisasi anggaran yang baik juga bisa mendukung roda perekonomian daerah dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari alokasi anggaran tersebut.

"Anggaran itu berfungsi untuk bisa membuat daerah berputar ekonominya. Pemerintah daerah perlu membuat anggaran bisa terserap dengan baik," ujar Heri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika