REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani dan petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan ini membahas langkah ke depan yang akan dilakukan oleh OJK.
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi secara langsung meminta agar OJK bisa memfasilitasi munculnya instrumen baru di sektor jasa keuangan. "Tapi sekuritisasi di lembaga keuangan. BUMN bisa berinovasi pada pembiayaan dan tentu diharapan OJK bisa mendukungnya," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Kamis (10/8).
Saat ini, terdapat dua perusahaan BUMN yang rencananya melakukan sekuritisasi, yaitu PLN dan Jasa Marga. Dari sekuritisasi ini, PLN diharap mendapatkan tambahan modal Rp 2 triliun dan Jasa Marga mencapai Rp 10 triliun.
Jokowi pun menyambut baik adanya sekuritisasi aset tersebut. Ini menjadi bentuk nyata dari realisasi upaya penambahan modal bagi perusahaan dalam negeri.
Jokowi berharap OJK terus mendorong penerbitan berbagai macam instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan baik jangka panjang atau menengah yang menarik bagi investor. Dengan begitu, seluruh proyek infrastruktur bisa berjalan dan didanai juga oleh masyarakat yang memanfaatkan instrumen keuangan tersebut.
Ketua OJK, Wimboh Santoso mengatakan, OJK memang akan menciptakan lebih banyak instrumen keuangan sehingga bisa memfasilitasi investasi jangka menengah, dan panjang melalui pasar modal. "Kami juga harus kembangkan model akses ke lembaga keuangan mikro bagi pengusaha mikro kecil," ujarnya.
Akses pengusaha mikro bisa melalui pembiayaan dengan suku bungan yang lebih murah dan kompetitif. Ketika suku bunga lebih murah dari yang sekarang, maka pengusaha pun bisa menikmatinya. Bunga kredit usaha rakyat (KUR) juga akan terus ditekan kalau bisa hingga di bawah 8 persen. Saat KUR bisa ditekan, maka semua pihak termasuk pengusaha kecil yang baru muncul akan mudah mengajukan permohonan peminjaman dana ke perbankan.
"Ini misalnya tukang warteg (warung tegal) masa harus buat proposal. Target kami untuk memfasilitasi supaya kami bisa beri akses pembiayaan ke semua sektor," kata Wimboh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
