REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apondo) tidak masalah dengan ancaman Presiden Joko Widodo untuk menguak mafia hutan. Sebab, itu merupakan upaya penegakan hukum.

"Asal jangan sampai datanya salah atau apa, nanti akhirnya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," ujar Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani saat dihubungi Republika, Kamis (3/8).

Ia melanjutkan, tidak perlu dilakukan penegakan hukum jika tidak ada hal-hal yang menyimpang. Namun sebaliknya, jika terjadi penyimpangan harus diungkapkan untuk menimbulkan efek jera.

Tidak hanya menimbulkan keributan dan kegaduhan yang memperparah keadaan. Sehingga pemerintah sebelum mengambil keputusan harus betul-betul memberikan fakta data setiap bulan yang lebih rapi.

Ia tidak tau persis apakah mafia hutan masih ada di tengah pemanfaatan hutan. Sebab, sejauh ini menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) gencar melakukan monitoring kepada hutan.

Namun, diakuinya saat ini hutan di Indonesia semakin lama semakin sedikit lantaran kian banyaknya pengusaha. "Makanya saya nggak tahu kalau masih ada mafia," lanjut dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika