REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) belum sesuai ekspetasi. Jokowi semakin kecewa karena banyak perusahaan BUMN yang mengesampingkan produk dalam negeri dalam mengerjakan proyeknya. 

"Saya masih melihat, saya ulangi di BUMN-BUMN yang gede-gede masih banyak yang belum melihat TKDN ini. Dan pada rapat evaluasi ini, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa untuk urusan TKDN akan saya ikuti baik lewat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun lewat cara yang lain," kata Jokowi dalam rapat evaluasi penggunaan TKDN di Kantor Presiden, Selasa (1/8).

Dia mengatakan, dalam memperkuat industri nasional yang lebih luas di dalam negeri, semua pihak khususnya yang berkaitan dengan industri, harus meningkatkan penggunaan komponen di dalam negeri. TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus di jalankan secara konsisten.

"Bukan sekedar kebijakan teknis admnistratif yang diperlukan dalam perlengkapan syarat yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa," kata Jokowi. 

Jokowi melihat sejauh ini banyak proses yang tidak mendukung program peningkatan TKDN di perusahaan-perusahaa milik negara (BUMN) atau lembaga lain.

Padahal, TKDN penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor. Selain itu, peningkatan TKDN juga bisa mendorong masuknya investasi di sektor industri guna mensubtitusi impor.

"Ini (TKDN) penting sekali. Saya ingatkan, TKDN itu akan memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung, membuka lapangan pekerjaan, dan muara akhirnya adalah pergerakan roda perekonomian nasional kita," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini yakin produk yang dihasilkan dari dalam negeri akan semakin kuat dengan peningkatan TKDN. Untuk itu, kata Jokowi, perlu pendampingan dan pemberian fasilitas bagi peningkatan industri yang mendukung TKDN. 

Pertumbuhan industri penunjang TKDN diharap menjadi pondasi bagi Indonesia untuk mempunyai industri nasional yang semakin kuat dan kompetitif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika