REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Pur) Moeldoko berharap polemik beras yang saat ini sedang terjadi segera disudahi saja. Meskipun begitu, ia juga mengapresiasi  pemerintah atas penggerebekan pabrik PT Indo Beras Unggul (IBU) beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian beberapa waktu lalu.

"Saya senang karena itu (penggerebekan beras) mengingatkan kita semua. Biar kembali lagi, ayo kita benahi semua dan polemik ini sudahlah disudahi saja, yang penting adalah solusi ke depan," ujar Moeldoko di Jakarta, Sabtu (29/7).

Menurutnya, solusi ke depannya adalah bagaimana ada regulasi baru terkait pengawasan yang menata aturan dari hulu ke hilir. "Proses budidaya harus ditata dengan baik, seperti misalnya subsidi yang diberi di akhir proses, tak berarti harga beras itu naik, ya itu yang perlu dipikirkan," ucapnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus bekerja keras untuk melindungi para petani. Hal itu, karena dia tak ingin para petani hidup dalam kesengsaraan. "Saya sebagai ketua HKTI, saya tidak mau dong petani saya menderita," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, Permendag Nomor 47 Tahun 2017 yang antara lain mengatur harga eceran tertinggi (HET) penjualan beras sebesar Rp 9.000 per kilogram di tingkat konsumen belum berlaku karena secara resmi belum diundangkan. Enggar menegaskan, Permendag 47/2017 belum diberlakukan sehingga tidak ada perlu kekhawatiran bagi pedagang beras dalam kegiatan usahanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika