REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jendral Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya menjelaskan saat ini posisi stok garam nasional memang menurun. Kurangnya stok garam nasional ini diakibatkan oleh menurunnya jumlah tonase panen para petani garam rakyat dan PT. Garam.
Bram menjelaskan, menurut catatan KKP dari Mei hingga Juli kemarin produksi garam nasional hanya 6.200 ton. Angka ini merosot tajam dari biasanya panen per bulan dalam cuaca normal sebesar 166 ribu ton garam.
"Kondisi normal per periode setiap tahunnya itu adalah sampai tertingginya 2,5 juta ton itu kalau dibagi 12 kan artinya per bulannya 166 ribu ton. itu kan sangat jauh. Ini untuk garam rakyat saja. Belum (termasuk) PT Garam," ujar Bram di Kantor Kemendag, Jumat (28/7).
Untuk wilayah sendiri, Bram mengatakan kondisinya memang tidak benar benar habis. Hanya saja, dampak dari kelangkaan stok garam konsumsi ini membuat harga garam sempat melonjak hingga dua kali lipat di beberapa wilayah di Indonesia.
Bram menjelaskan karena kondisi tersebut akhirnya KKP memberikan rekomendasi kebutuhan impor garam konsumsi ke PT. Garam untuk memenuhi kebutuhan nasional tersebut. Sedangkan Kementerian Perdagangan memberikan izin impor garam.
"Dalam rapat tadi penugasan kepada PT Garam diharapkan masuk garam pada tanggal 10 Agustus 2017," ujar Bram.
Bram mengatakan untuk distribusinya nanti, pihak Pemerintah sudah meminta keikutsertaan pihak Bareskrim untuk bisa mengawal distribusi garam tersebut hingga ke masyarakat. Bram meminta bareskrim untuk melakukan penindakan dengan cepat apabila memang ditemukan indikasi adanya mafia garam.
"Kami harap setelah agustus berangsur normal, jangan khawatir ada bareskrim kelola biar harga normal kita awasi termasuk distribusi," ujar Bram.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
