REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan otoritas terkait terus mendorong pengembangan ekonomi syariah. Salah satunya dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
Adanya KNKS ini diharapkan dapat menciptakan berbagai kebijakan yang secara langsung berdampak pada keuangan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin berharap 10 persen dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sekitar Rp 2.000 triliun dapat masuk ke sistem keuangan syariah. "Kami harapkan paling tidak 10 persen dari APBN masuk ke perbankan syariah," ujar Ma'ruf Amin saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Senin (24/7).
Kiai Ma'ruf menjelaskan, melalui KNKS nantinya akan ada perluasan kegiatan-kegiatan syariah, dari yang sebelumnya hanya menyangkut perbankan, asuransi, pasar modal, namun juga ke sektor riil seperti rumah sakit, wisata halal, koperasi syariah dan lainnya. Perluasan kegiatan bisnis ini memerlukan perbankan syariah yang dapat mendukung pembiayaan.
Dia berharap pembentukan bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat segera terealisasi dan dapat membantu perputaran dana Rp 200 triliun APBN untuk keuangan syariah. "Jadi ini kita harapkan dapat intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan terbentuknya KNKS kebijakan ke arah sana bisa lebih dirumuskan," katanya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia, Halim Alamsyah mengatakan, saat ini pembentukan KNKS berada pada titik yang sangat baik untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah. Apabila APBN pemerintah dapat masuk ke sistem perbankan syariah untuk kemudian disalurkan ke sektor riil, maka syariah akan tumbuh signifikan.
"Kalau sedikit saja ke bank syariah, 10 persen dari Rp 2.000 triliun APBN, akan bisa menaikkan signifikan, karena sekarang aset bank syariah Rp 357 triliun," ujar Halim kepada Republika.co.id.
Halim menjelaskan, unruk menciptakan industri yang besar dengan pembiyaaan yang kompetitif dibutuhkan skala besar yang dapat bersaing. Namun saat ini skala perbankan syariah masih sangat jauh di bawah konvensional.
Dia menyontohkan, bank syariah aset terbesar yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nilai aset Rp 80 triliun, dibandingkan dengan induk yang konvensional Bank Mandiri dengan nilai aset Rp 1.067 triliun. Dengan skala yang masih sangat kecil tersebut akan sulit untuk mendorong ekonomi syariah berkontribusi besar dalam perekonomian.
"Kalau skala terlalu kecil susah juga. Awalnya harus ada campur tangan pemerintah," kata Halim. Dengan demikian, ia berharap terbentuknya KNKS dapat menciptakan skala ekonomi syariah yang besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
