REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi menjelaskan saat menjadi Presiden Ketujuh RI, posisi utang mencapai Rp 2.700 triliun. Kemudian tiap tahun jumlah yang harus dibayar Rp 250 triliun.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan posisi utang pemerintah saat ini mencapai kisaran Rp 3.600 triliun.

"Inilah yang perlu dijelaskan kepada publik, ketika menjadi presiden utangnya Rp 2.700 triliun kemudian setiap tahunnya nggak ngapa-ngapain harus membayar Rp 250 triliun," katanya usai Sidang Kabinet Paripurna membahas RAPBN 2018 di Istana Negara Jakarta, Senin (24/7).

Dengan kondisi itu, Presiden Joko Widodo meminta penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

"Karena tahun 2018 sudah memasuki tahun politik maka anggaran itu harus betul-betul fokus, harus terkonsentrasi," ujarnya,

Menurut Pramono, upaya penghematan dan efisiensi anggaran harus tetap dilakukan pada 2018. "Presiden dalam arahannya meminta para menteri menjelaskan persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini," katanya.

Pemerintah, kata Pramono, meyakini pada 2018 kalau pertumbuhan ekonomi dan lainnya bisa dijaga, maka ekonomi akan tumbuh 5,3-5,4 persen.

Pramono menegaskan fokus RAPBN 2018 masih bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, kemudian yang berkaitan dengan tugas kementerian dan lembaga untuk mengupayakan disparitas makin mengecil atau terkait gini ratio," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika