REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dipersoalkan DPR. Sebab, pemerintah dan badan anggaran DPR telah menyetujui PMN tanpa melalui pembahasan di Komisi VI sebagai Mitra BUMN.
''Bukan soal setuju gak setuju, tapi mekanismenya harus ada. Dimana pemerintah menyampaikan PMN kepada salah satu perusahaan BUMN maka dia harus menyampaikan kepada komisi VI untuk dibahas,'' kata Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso, dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).
Menurut dia, melalui pembahasan di Komisi, akan diputuskan apakah layak atau tidak mendapatkan PMN. Oleh karena itu, Komisi VII sampai saat ini belum bisa menyampaikan apakah menerima atau tidak PMN yang akan diberikan untuk KAI dalam proyek LRT.
Dalam RAPBN- P 2017, pemerintah berencana memberikan Rp 2 triliun PMN untuk proyek Light Rapid Transit (LRT). ''Kami minta kepada BUMN untuk mengajukan kepada komisi VI untuk dibahas,'' ujar Bowo.
Komisi VI menyayangkan kementerian BUMN lalai secara administrasi untuk melakukan pembicaraan dengan DPR. Bowo menegaskan tidak mempersoalkan angka Rp 2 triliun tersebut. Hanya saja, keenganan BUMN untuk berkoordinasi dengan Komisi VI dinilainya memperlihatkan buruknya administrasi BUMN.
''Itu sudah dibahas di Banggar, tapi kita tolak disini (Raker). Akan kami bicarakan apakah mendukung untuk berupa kepentingan publik,'' ujar Bowo.
Sri Mulyani mengaku, berhati -hati dalam memberikan PMN. Dia juga tidak mengetahui mengapa Kementerian BUMN tidak melakukan koordinasi dengan Komisi VI.
''Saya mohon maaf atas nama Kementerian BUMN, kami tidak mengkomunikasikan, tidak sengaja tapi akan ditegur, Pembahasan PMN untuk KAI yang sudah cukup lama,'' kata Sri Mulyani.
Namun, ia menjelaskan bahwa anggaran yang disepakati di Banggar baru sebatas asumsi makro. Artinya dana PMN masih bisa dibahas lagi dan dimasukan ke dalam RAPBN-P 2017.
Dirut PT KAI Edi Sukmoro menjelaskan PMN Rp 2 triliun untuk menyelesaikan LRT di Cibubur, karena melewati perkebunan. Ia memproyeksi, nantinya LRT bisa menampung 420 ribu orang per hari.
Apalagi, KRL saat ini sudah menampung 1 juta penumpang per hari. ''Itu harus diselesaikan. Jadi nanti ditargetkan beroperasi juni 2019. Jadi ini 2019 bisa menolong,'' kata Edi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika