REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, mengatakan, impor tembakau yang kurang terkontrol membuat kalangan petani di dalam negeri kian terdesak. Karena itu menurut dia, diperlukan kebijakan roadmap agar impor tembakau secara perlahan dikurangi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2012 impor tembakau tembus hingga 151 ribu ton. Kemudian di 2013 mencapai 135 ribu ton, kemudian 2014 tercatat impor tembakau mencapai 111 ribu ton. Adapun pada 2015 impor tembakau mencapai 81 ribu ton, dan di 2016 tercatat impor tembakau 91 ribu ton. Ricky menuturkan, dinamika penguasaan impor tembakau dapat diibaratkan sebagai fase ketujuh dari dampak negatif yang harus ditanggung bangsa Indonesia akibat politik dagang internasional.

"Pada fase pertama hingga keenam, kita semua telah membiarkan industri tembakau kita dihancurkan oleh isu bahaya merokok, membiarkan petani tembakau kita dilemahkan pajak progresif tembakau, membiarkan "runtuhnya" industri rokok kita, hingga membiarkan industri rokok kita diakuisisi oleh negara asing yang jadi pesaing kita," kata Ricky dalam keterangannya, Selasa (20/6).

Paling parah menurut dia, membiarkan bangsa asing menarik rente ekonomi melalui berbagai kedok "foundation". Ricky menambahkan, pada fase ketujuh ini, asing bukan saja sedang ingin melumpuhkan para petani tembakau, melainkan juga sedangan secara sistematis membunuh petani tembakau kita.

Semua itu, kata Ricky, berbagai peringatan bahaya itu mestinya sangat mudah dipahami oleh para akademisi. Sayangnya banyak akademisi bukan saja tidak mempunyai integritas kebangsaan, melainkan jadi kepentingan asing dalam melumpuhkan kepentingan Indonesia sembari menerima dana-dana asing.

"Jika dikaitkan dengan dinamika tersebut, maka semua petani tembakau perlu bersiap-siap untuk terpaksa menjual lahan mereka atas berbagai skenario okupasi yang sangat tidak bermoral melalui banyak pihak," ucap Ricky.

Ikuti Whatsapp Channel Republika