Rabu 31 May 2017 14:49 WIB

Menteri Basuki tak Ingin Ada PHK Besar-besaran

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Nidia Zuraya
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono
Foto: ROL/Casilda Amilah
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya elektronifikasi di seluruh jalan tol membuat khawatir para pekerja penjaga gerbang. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tidak ingin adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang menyulitkan masyarakat.

Ia mengatakan, untuk menjaga tidak terjadinya PHK besar-besaran, pihaknya akan memprioritaskan integrasi jalan tol di perkotaan. Selain itu, gardu tol yang menggunakan layanan non tunai, kata dia, masih memungkinkan petugas di dalamnya.

"Nontunai bukan berarti tidak ada orangnya kan?" ujar Basuki saat ditemui di gedung Bank Indonesia, Rabu (31/5).

Ia mengakui, para penjaga gardu akan dikurangi dan nantinya dialihkan ke anak-anak perusahaan yang masih bisa menerima pegawai. Para pekerja tersebut juga akan tetap dipekerjakan di bawah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ada.

Pemerintah terus mendorong pembayaran non tunai di seluruh jalan tol yang ditargetkan mencapai 100 persen pada Oktober 2017. Elektronifikasi dinilai akan lebih efisien karena mampu memangkas waktu transaksi dk gerbang tol. Bahkan ke depannya pemerintah akan menerapkan multi lane free flow yang akan menghilangkan transaksi di gerbang tol.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement