REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindak lanjut realisasi investasi One Belt One Road atau yang lebih dikenal dengan jalur sutra baru Cina mulai dibahas. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya mendapatkan mandat untuk membantu realisasi investasi tersebut dalam hal regulasi dan perencanaan.
Budi menjelaskan ada tiga proyek yang ditawarkan Indonesia ke Cina untuk bisa dikembangkan bersama. Meski konsep kerja sama nanti berbentuk business to business atau B to B atau dalam paradigma bisnis agar tak menambah utang negara, tetapi pemerintah juga mengambil peran untuk bisa membantu iklim investasi lebih baik.
Menurut Budi, pihaknya akan memetakan regulasi mana saja yang harus dibuat atau diperbaiki, khususnya di tiga wilayah yang menjadi fokus kerja sama yaitu Bitung, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara. Wilayah Bitung dan Sumatera Utara dinilai akan memaksimalkan proyek konektivitas dan iklim investasi logistik, sehingga hal tersebut perlu didukung regulasi yang memadai.
"Yang koordinir Pak Menko, BUMN, BKPM dan Menperin. Kita support masalah regulasi dan perencanaan," ujar Budi di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Senin (29/5).
Budi mengatakan nantinya kerja sama yang berbentuk B to B ini juga tak lepas dari keterlibatan BUMN. Melihat jenis proyek yang ada maka tak lepas dari pengawasan dan koordinasi Kementerian Perhubungan.
"Ini kan proyek strategis juga, dampaknya ke negara jangka panjang," ujar Budi.