REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI -- Warga Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak, Boyolali melakukan unjuk rasa terkait kompensasi lahan warga yang telah dipakai untuk memperluas jalan tol Solo-Kertosono (Soker) pada Selasa (2/5).

Warga mendesak Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera membayarkan ganti rugi lahan-lahan milik warga yang terdampak pembangunan jalan tol Soker itu. 

Sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambatnya respon pemerintah, sebanyak 35 warga yang mengikuti aksi menutup pintu tol Klodran mulai dari kali Pepe hingga Underpass Sawahan, Solo-Kertosono. 

“Unjuk rasa ini merupakan wujud klimaks tidam konsistennya pelayanan perizina  terpadu dan Pejabat Pembuat Komitmen pembangunan tol Soker dalam pembebasan lahan tambahan untuk oembangunan tol,” tutur Koordinator aksi, Anom Suratno.

Warga menilai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pelayannan perizinan terpadu lambat dalam menyelesaikan ganti rugi lahan milik warga. Dia mengungkapkkan, pada Agustus tahun lalu PPK menjajikan akan adanya dana talangan yang diperoleh PT Solo-Ngawi Jaya untuk kompensasi warga. Kendati demikian, hingga saat ini dana talangan itu pun tak pernah diperoleh warga. 

Anom menjelaskan , warga pun telah melayangkan surat kepada PPK untuk meminta kejelasan terkait lahan warga uang sudah digunakan untuk pembangunan tol itu. Dia mengatakan lahan di pintu tol Klodran masih berstatis pinjam lahan kepada pemilik tanah.

Sebab itu pula, warga menuntut secepatnya pembayaran kompensasi pada bulan ini. Warga juga meminta agar kompensasi yang diberikan dilakukan secara transparan. “Kami akan membuka blokade jalan tol kalau pembayaran dipastikan lunas,” katanya. 

Tol Soker merupakan salah satu proyek pemerintah agar dapat menghubungkan jalur trans Jawa. Diharapkan tol itu dapat digunakan pada arus mudik lebaran tahun ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika