REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menaruh prioritas pembangunan ifrastruktur ke luar Pulau Jawa, khususnya wilayah Indonesia Timur. Prioritas ini dilakukan seiring dengan instruksi Presiden Jokowi agar setiap kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran.
Sejumlah belanja konsumtif akan dialihkan untuk belanja produktif termasuk belanja modal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah memang fokus kepada pembangunan infrastruktur di luar Jawa.
"Kita ingin ciptakan lebih banyak belanja pemerintah terutama dari Kementerian dan Lembaga untuk tingkatkan kapasitas dari ekonomi di luar Jawa," ujar Sri di Kementerian Keuangan, Kamis (27/4).
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Leonard Tampubolon menambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mengubah prioritas-prioritas pemerintah dalam melakukan pembangunan. Alasannya, realokasi lebih dilakukan dari belanja barang ke belanja modal.
Ia menegaskan, efisiensi yang dilakukan tidak akan mengubah target pertumbuhan pemerintah. Untuk tahun 2017 ini, pertumbuhan ekonomi tetap dipatok di angka 5,1 hingga 5,3 persen, meski ada efisiensi anggaran infrastruktur.
Selain itu, kebutuhan pendanaan infrastruktur tak hanya terpaku dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan juga berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah melibatkan swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
"Kami sudah perhitungkan bahkan berapa inevestasi yang dibutuhkan harus ada. Kebutuhan investasi sekitar Rp 890 triliun untuk tahun 2018. Pemerintah sendiri paling 10 persen tidak sampai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
