REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Transportasi Jalan. Aturan ini searah dengan program yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian tentang low emition car guna mendorong diversifikasi BBM ke BBG.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja menerangkan, lewat Permen ini, pemerintah akan mewajibkan kendaranaan dinas baik di pusat maupun di daerah beralih menggunakan BBG. Pemerintah pusat, kata dia, akan memberikan bantuan konverter kit secara gratis untuk kendaraan umum dan kendaraan dinas.
"Pemerintah pada tahun ini telah mengidentifikasi sebanyak 8.900 konverter kit baik untuk kendaraan umum dan kendaraan dinas. Dan kita masih punya anggaran 10.000-an tetapi kita masih harus mengidentifikasi kendaraannya layak atau tidak," ujar Wirat lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (27/4).
Ia melanjutkan pemerintah juga mendorong pihak swasta baik pemilik SPBG atau SPBU untuk ikut serta mendorong diversifikasi BBM ke BBG dengan cara membangun satu dispenser di tiap SPBU. Kemudian mendorong pengusaha transportasi umum khususnya angkutan umum untuk beralih menggunakan teknologi BBG.
"Dengan beralih menggunakan gas, angkutan umum mampu menghemat sekitar Rp 3 juta per bulan," ujar Wirat.
Beberapa daerah dimintai bekerja sama mewajibkan kendaraan dinas untuk dibuatkan SPBG. Daerah-daerah tersebut di antaranya Kalimantan Timur, Jawa Timur, Semarang, Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Depok dan Palembang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
