REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Presiden pun menilai perencanaan anggaran selama ini tak pernah dilakukan secara fokus.
Tak hanya itu, Jokowi juga mengkritik kinerja pemerintahan baik kementerian dan pemerintah daerah banyak yang tak memiliki prioritas yang jelas. Hal ini, kata Jokowi, sesuai dengan pengamatan di lapangan yang dilakukannya.
"Yang berkaitan dengan anggaran, saya ingatkan bahwa kita ini sudah bertahun-tahun, anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas," kata Jokowi saat membuka Musrenbangnas 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4).
Karena itu, Jokowi mengingatkan agar kementerian dan lembaga, provinsi, serta kabupaten dan kota agar lebih memprioritaskan apa yang direncanakan untuk dikerjakan. Presiden juga meminta agar prioritas program tak terlalu banyak dan lebih difokuskan. Bahkan ia meminta agar jumlah program yang direncanakan tak lebih dari lima program.
"Di bawah tiga lebih baik, kalau masih sulit juga di bawah lima. Cukup. Jangan semuanya jadi prioritas. Ini kebiasaan kita. Ini rutinitas yang mengulang-ulang. Saya lihat hampir semua daerah, APBD saya baca, APBN saya baca," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar pemerintah lebih fokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan infrastruktur dan investasi, bukan peningkatan tambahan anggaran. Perencanaan yang lebih fokus, sambungnya, dapat memberikan hasil yang lebih baik.
"Kalau ada tambahan APBD, APBN 10 persen, langsung semua dinas naik 10 persen semuanya. Di kementerian juga sama naik 10 persen semuanya... Di dinas juga sama, tahun ini kok kita nggak dapat tambahan. Nggak usah fokus pelayanan saja. Hasilnya akan nampak," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan penyelenggaraan Musrenbangnas merupakan bentuk koordinasi untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memusyawarahkan rancangan RKP 2018 bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam rangka untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan rancangan tersebut," ujar Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
