Senin 24 Apr 2017 15:18 WIB

JK: Ekonomi Umat Perlu Didorong untuk Atasi Ketimpangan

Rep: Rizky Jaramaya / Red: Karta Raharja Ucu
 Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan saat penutupan Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta, Senin (24/4).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan saat penutupan Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta, Senin (24/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menekankan ekonomi umat perlu didorong untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketimpangan dalam masyarakat. Apabila terjadi ketimpangan ekonomi, maka dapat berbahaya bagi masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga dapat berpotensi menimbulkan konflik bagi suatu negara. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah melalui berbagai kebijakan paket ekonomi, salah satunya yakni penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga sembilan persen.

Pria kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 ini menambahkan, pemerintah juga meningkatkan pertumbuhan masyarakat kelas menengah atas agar tercipta keseimbangan ekonomi. "Sebab, kalau yang kaya diturunkan maka dapat terjadi pengangguran dan lain-lain. Ini bahaya juga," kata JK dalam pidatonya dalam penutupan Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/4).

Ia mengatakan kongres jangan hanya menjadi formalitas belaka. Namun juga diharapkan ada bukti nyata yang diberikan. "Kongres ini adalah niat. Setelah kongres ini jangan begitu terus selesai. Ini harus terus ada alokasinya ke kehidupan dan ada upaya riil," ujar JK.

Wapres berusia 74 tahun ini mengatakan, melalui kongres ini MUI harus memberikan semangat untuk mendorong penciptaan wirausaha atau pengusaha. Tak hanya itu, menurut dia, kongres tersebut sebagai momentum memberikan arahan, sinergi dan semangat kepada umat. Sehingga nantinya bukan hanya tindak lanjut organisasi, namun juga mendorong semangat umat untuk berwirausaha dan pemerintah akan membuat kebijakan yang sesuai. Terutama dalam mengurangi kesenjangan, memberikan keadilan, dan distribusi aset.

"Inilah suatu peran ulama memberikan dorongan, motivasi bahwa inilah ibadah, memberikan pahala yang baik untuk memakmurkan masyarakat," ujar mantan ketua umum Partai Golkar ini.

Kongres Ekonomi Umat MUI dibuka Presiden Joko Widodo pada Sabtu (22/4) lalu. Dalam hasil kongres tersebut, salah satunya yakni arus baru ekonomi Indonesia yang akan disinergikan bersama pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement