REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya peduli terkait masalah makanan halal, tetapi juga ekonomi yang halal. Apalagi secara kebijakan saat ini untuk melindungi umat, selain UU Jaminan Produk Halal, juga ada undang-undang ekonomi yang menyesuaikan dengan syariah dan membentuk dewan syariah.

"Energi umat Islam harus dialihkan tidak hanya untuk demo saja. Ekonomi kita harus diperkuat dengan membangun kemitraan bersama konglomerat," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (13/4).

Pemerintah pun telah mengambil alih 12,7 juta hektare lahan milik negara yang tak kunjung dikelola konglomerat. Lahan tersebut berada di daerah seperti Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi dan dapat dimanfaatkan. Karenanya, umat Muslim harus ambil bagian untuk mengelola lahan tersebut.

Umat, kata Ma'ruf, harus membuat arus baru ekonomi Indonesia. "Kita balik, pemerintah membela pengusaha lemah dengan bermitra bersama konglomerat, subtema permberdayaan ekonomi umat," ujar dia. Terkait itu, Ma'ruf mengatakan, presiden telah menyepakati pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat.

Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, sekaligus ketua pelaksana Kongres Ekonomi Umat Azrul Tanjung menambahkan, kongres akan berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta Pusat mulai dari 22-24 April 2017. Sebanyak 500 peserta rencananya akan menghadiri kongres ini.

Peserta yang akan diundang antara lain, pengusaha UMKM, MUI pusat dan provinsi, ormas Islam, perguruan tinggi negeri dan swasta, pondok pesantren, serta pengusaha besar. Turut hadir pula pengusaha besar seperti Chairul Tanjung dan Arifin Panigoro. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Presiden Joko Widodo bahkan sudah bersedia membuka secara resmi kongres ini. Rencananya, kongres bakal ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Peserta kongres memang diprioritaskan umat Muslim," kata Azrul. Hal tersebut mengingat selama ini kelompok Muslim paling besar, namun malah termarjinalkan. Nantinya setelah hasil kongres, MUI akan memfasilitasi UMKM dengan pengusaha besar untuk bermitra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika