Selasa 11 Apr 2017 08:28 WIB

Pembangunan Infrastruktur Negara IDB Kekurangan Dana Besar

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Keuangan (kedua kiri), Gubernur Bali (kiri), Presiden IDB (kedua kanan) dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur saat pembukaan pertemuan forum bank-bank pembangunan Islam di Nusa Dua, Bali, Senin (10/4).
Foto: Antara
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Keuangan (kedua kiri), Gubernur Bali (kiri), Presiden IDB (kedua kanan) dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur saat pembukaan pertemuan forum bank-bank pembangunan Islam di Nusa Dua, Bali, Senin (10/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan pembangunan infrastruktur dinilai menjadi keharusan bagi seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara anggota Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) atau IDB. Presiden IDB Bandar Al Hajjar menyebutkan, dengan jumlah penduduk seluruh negara anggota IDB yang mencapai 1,6 miliar manusia, diperlukan satu keseriusan dari setiap negara anggota untuk memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mumpuni.

Namun ada tugas berat bagi IDB untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Diperkirakan, ada defisit hingga 200 miliar dolar AS untuk setiap negara anggota IDB dalam melakukan pembangunan infrastruktur. IDB memproyeksikan, paling tidak 70 persen dari seluruh penduduk negara anggota IDB akan tinggal di perkotaan pada 2030 mendatang. Sebagian besar masyarakat desa diyakini akan menyerbu kota-kota besar.

"Hal ini membuat kita butuh membangun infrastruktur baru," ujar Bandar dalam IDB Member Countries Sovereign Invesments Forum di Nusa Dua, Bali, Senin (10/4).

Bandar mengungkapkan, total belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pada 2017 menyentuh 3,3, triliun dolar AS. Namun, kemampuan seluruh negara anggota IDB hanya 2,5 triliun dolar AS. Artinya ada kekurangan hingga 800 miliar dolar AS untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. "Rata-rata financing-gap hingga 200 miliar dolar AS. Ini butuh partisipasi sektor swasta," ujar Bandar.

Menurut Bandar, pemenuhan pembiayaan infrastruktur sangat mungkin ditutup dengan pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau dana abadi yang dihimpun oleh negara-negara donor. Catatan IDB, dari total 7 triliun dolar AS dana SWF yang ada di dunia, 3,3 triliun dolar AS di antaranya dimiliki oleh negara-negara anggota IDB. Dana abadi inilah yang kemudian dibidik oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi sumber pendanaan proyek infrastruktur. Potensi pembiayaan dari SWF negara IDB ditargetkan mencapai 1 miliar dolar AS.

"Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh di atas 5 persen ke depan. Semoga hal ini mendukung pembangunan infarstruktur," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement