Senin 10 Apr 2017 19:44 WIB

Thomas Lembong: Investasi di Sektor Pariwisata Strategis

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Maman Sudiaman
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan investasi di sektor pariwisata sangat strategis. Meski nilainya tak banyak, namun dalam sisi peluang strategis investasi di sektor pariwisata sangat besar.

Lembong mengatakan dari segi kuantitas, investasi di sektor pariwisata memang sangat banyak. Ia mengatakan pariwisata erat kaitannya dengan sektor jasa sehingga juga membuka kesempatan lapangan kerja yang banyak. "Itu bukan penting dari sisi jumlah, bukan kuantitas. Karena investasi pariwisata kan kecil-kecil. Nggak raksasa. Tapi kan sangat strategis," ujar Lembong di Kantor Kemenko Maritim, Senin (10/4).

Lembong juga mengatakan, selain membawa dampak bagi total investasi nasional, investasi di sektor pariwisata juga bisa membangun daerah daerah. Ia mengatakan pemerataan bisa tercapai dengan adanya investasi di sektor pariwisata. "Jadi dari sisi pemerataan penting dan ke sektor pinggiran, kemudian juga penghasil devisa. Jadi kalau kita bisa genjot wisman internasional akan membantu penghasilan devisa buat negara," ujar Lembong.

Di tahun 2019 akhir RPJM periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, target wisatawan asing berkunjung berjumlah 20 juta, wisatawan nusantara yaitu pengunjung dari dalam negeri berjumlah 275 juta orang. Dari sektor pariwisata ini ditargetkan akan menghasilkan devisa 260 triliun.

Menurut sumber BPS/Kementerian Pariwisata, tahun 2010 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar Rp 261,05 T menjadi Rp 461,36 T. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Devisa sebesar 7.603,45 juta dollar pada tahun 2010 menjadi 12.225,89 juta dollar (2015) dan kontribusi terhadap Tenaga Kerja sebesar 4 juta orang tahun 2010 menjadi 12,1 juta orang atau 10,6% dari total tenaga kerja nasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement