REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) akan melakukan pengembangan empat kilang minyak dan pembangunan dua kilang minyak baru sebagai upaya mewujudkan swasembada bahan bakar minyak pada 2023 sesuai dengan program Nawacita pemerintahan Jokowi-Jk.
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero) Rachmad Hardadi mengatakan, saat ini ada enam kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero). Yakni RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU VII Kasim.
Kapasitas terpasang dari keenam kilang minyak ini adalah 1,05 juta barel per hari. Namun, dalam pelaksanaannya, produk Bahan Bakar Minyak yang dihasilkan dari keenam kilang minyak ini sekitar 800-950 ribu barel per hari.
Dalam satu tahun, dibutuhkan sekitar 72 juta kilo liter bahan bakar minyak. Sementara Pertamina, sebagai BUMN Migas dapat memberikan kontribusi sekitar 39 juta kilo liter.
"Atas pertimbangan perkembangan ekonomi Indonesia dan menyelamatkan devisa negara, Pertamina mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur yang dibagi dalam dua kelompok," ujar Rachmad Hardadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/4).
Kelompok pertama adalah pengembangan empat kilang minyak. Yaitu RU V Balikpapan, RU VI Balongan, RU IV Cilacap, dan RU II Dumai. Program kerja ini dikenal dengan RDMP (Refinery Development Master Plan).
Kelompok kedua, dibangun kilang minyak baru (New Grass Root Refinery, NGRR) di Tuban dan Bontang.
“Tujuan dari pengembangan dan pembangunan kilang minyak adalah agar nantinya di tahun 2023, Pertamina bisa mewujudkan swasembada Bahan Bakar Minyak seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi-JK dalam Nawacita," ujar Rachmad.
Dengan enam proyek ini, kapasitas produksi kilang minyak yang dioperasikan oleh Pertamina nantinya menjadi 2,2 juta barel per hari dari yang sebelumnya 1,05 juta barel per hari.
Lebih lanjut Rachmad mengatakan, mega proyek 6 kilang minyak ini diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar 500 triliun rupiah. Ada yang dikerjakan oleh Pertamina sendiri dan ada yang bekerja sama dengan perusahaan minyak dan gas yang sudah mempunyai reputasi internasional.
“Tantangan terbesar Direktorat Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia adalah mewujudkan semua ini dalam kurun waktu tujuh tahun dan selesai di tahun 2023. Dua tahun lebih cepat dari target pemerintah. Untuk itu, dukungan dari semua pihak sangat kami perlukan," ujar Rachmad Hardadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika